Kamis, 1 Oktober 2020

Perempuan dan Gerakan Anti Politik Uang di Pilkada 2020


Rabu, 17 Juni 2020 | 21:39:46 WIB


/

Oleh: Mochammad Farisi & Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi *)

TENG! Pilkada lanjutan dimulai 9 Desember 2020 dan tahapannya dimulai 15 Juni 2020 dengan syarat semua tahapan dilaksanaka dengan protokol kesehatan. Hal ini berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 dan hasil Rapat Dengar Pendapat (27/05/2020), Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP.

Berdasarkan IKP Pilkada 2020 politik uang menjadi titik rawan dan tantangan utama yang harus diberantas. Politik uang terjadi pada saat pendaftaran pasangan calon, tahapan kampanye, tahapan masa tenang, dan hari pemungutan suara serta rekapitulasi suara. Khusus dalam hal politik uang yang terjadi antara pasangan calon/tim kampanye dengan massa pemilih, modusnya beragam; mulai dari memberikan uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk tempat ibadah, bantuan sosial, serangan fajar dan lain-lain.

Untuk itu kami dari Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerjasama dengan Metrojambi.com membuat sebuah gerakan anti politik uang yang menyasar seluruh segmen masyarakat. Dalam kegiatan yang kedua Selasa (16/06/2020) ini kami fokus pada segmen perempuan, dengan menggelar sosialisasi dan diskusi daring dengan tema Pilkada, Perempuan, Anti Politik Uang dengan menghadirkan narsumber tokoh-tokoh perempuan Jambi, yaitu: Nur Tri Kadarini Ketua Fraksi PDIP DPRD Prov. Jambi, Ahdiyenti KPU Prov. Jambi, Rofiqoh Pebrianti Bawaslu Prov. Jambi, Beri Hermawati KPID Jambi, Siti Masnidar Pemred Jamberita.com, Wenny Ira Aktivis Perempuan Jambi, Ulfa Mahfudz KPI Jambi dan Sutri Destemi Elsi Dosen Ilmu Politik Unja.

Mengapa segmen perempuan kami sasar? Karena secara nasional DPT Pemilu 2019 mayoritas adalah perempuan, dan dari total 187.781.884 orang: DPT perempuan berjumlah 92.929.442 orang dan DPT laki-laki 92.802.671 orang. Sedangkan khusus di Prov. Jambi DPT Pemilu 2019 jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dari total DPT 2.410.660 orang; perempuan 1.194.509 orang dan laki-laki 1.216.071 orang.

Meski belum ditetapkan KPU Prov. Jambi, DPT Pilkada 2020 karena berdekatan waktunya dengan Pemilu 2019 maka lebih kurang akan sama jumlahnya, artinya suara perempuan sangat potensial dalam Pilkada 2020 untuk membawa arah demokrasi di Jambi semakin baik atau sebaliknya. Maka dari itu dengan jumlah DPT yang banyak, partisipasi politik perempuan Jambi harus diarahkan untuk terlibat aktif mengawasi dan menolak serta melaporkan praktik politik uang di Pilkada 2020.

Diskusi berlangsung selama 2 jam lebih mulai pukul 09.00 sd 12.00, para narsumber menyampaikan gagasan secara bergantian. Kami akan menyampaikan inti sari dari hasil diskusi sehingga dapat memberikan edukasi dan motifasi bagi semua perempuan di Jambi untuk aktif dalam gerakan anti politik uang.

Pertama, para tokoh perempuan Jambi sepakat dan berkomitmen menolak politik uang dan akan mengkampanyekan serta menggerakkan komunitasnya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan peran aktif dalam mengawasi, menghindari, menolak dan melaporkan praktek politik uang di Pilkada 2020.

Kedua, mendorong pembentukan segala peraturan hukum yang adil, meberikan hak/kesempatan yang sama bagi perempuan untuk beraktifitas. Perempuan harus mandiri, mempunyai pendidikan yang tinggi, berorganisasi, memperluas wawasan dengan saling sharing pengalaman baik, untuk memperkuat jaringan.

Ketiga, Perempuan adalah makhluk yang sangat mulai, sebagai Ibu harus memiliki keimanan/pemahaman agama yang baik, sebagai madrasah pertama bagi buah hati, bertangung jawab terhadap moral bangsa ini. Mendidik, membentuk karakter anak yang tangguh, jujur dan anti politik uang.

Empat, narasi gerakan politik uang jangan hanya menjadi gerakan ditingkat bawah, namun juga menjadi gerakan para elit partai dan birokrasi dengan memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Perempuan harus berani terjun ke politik, mengikuti kaderasi partai, memahami ideologi dan berjuang menjadi wakil rakyat melalui strategi dan cara-cara yang baik tanpa politik uang, setelah menjadi legislator kemudian memperjuangkan aspirasi kaum perempuan.

Kelima, untuk menghilangkan politik uang maka dimulai dari partai politik membuat syarat yang ketat bagi para calon legislatif ataupun calon kepala derah yang mendaftar di partainya. Partai politik menjadi penyaring awal bagi lahirnya calon berintegritas. Kemudian memberikan edukasi yang massif dan berkelanjutan bagi generasi muda mulai dari SD, SMP, SMA dan PT terkait pendidikan anti korupsi, jangan hanya sosialisasi pada saat jelang pemilu saja.

Terakhir, peremuan harus menjadi bagian menciptakan perekonomian yang tangguh, mengelola kuangan keluarga dengan baik, bila memungkinkan mempunyai penghasilan sendiri, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Karena kondisi ekonoim yang baik juga mempengaruhi tingkat politik uang suatu daerah, semakin sejahatera perekonomian masyarakatnya semakin kecil terjadi praktek politik uang.

Mari perempuan Jambi, menjadi bagain dari gerakan anti politik uang di Pilkada 2020.


*Tim Pengabdian Fakultas Hukum Unja Th. 2020.

Ketua Mochammad Farisi, S.H., LL.M, Anggota; Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M, Budi Ardianto, S.H., M.H, Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H, Novianti, S.H., LL.M


Penulis: Mochammad Farisi & Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments