Kamis, 1 Oktober 2020

Komedi dan Kritik Sosial dalam Bayang-Bayang Demokrasi


Jumat, 19 Juni 2020 | 10:30:21 WIB


Amanda Dea Lestari
Amanda Dea Lestari / istimewa

Oleh: Amanda Dea Lestari *)

MANUSIA memiliki naluri untuk menikmati komedi. Segala sesuatu di dalam pengalaman hidup bisa berpotensi menjadi komedi, terutama sesuatu itu dianggap aneh atau tidak wajar. Komedi mudah diterima oleh masyarakat karena bersifat menghibur, rekreatif, dan mampu memberikan ketenangan serta penyegaran batin. Tidak jarang pula komedi dijadikan sebagai salah satu media untuk menyampaikan kritik sosial terhadap penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, disaat kritik lain tidak dapat menjalankan fungsinya.
Salah satu isu hukum yang hangat mendapat kritik sosial dari masyarakat adalah tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua terdakwa penyiraman air keras, Novel Baswedan. Sorotan tajam ditunjukan kepada JPU yang menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara. Dakwaan Jaksa yang seakan berupaya untuk menafikan fakta kejadian yang sebenarnya, dinilai begitu menciderai keadilan dan melukai hati masyarakat. Tuntutan rendah memberikan preseden yang kontraproduktif terhadap perlindungan aparat penegak hukum Indonesia, yang berpotensi melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya dan mengancam proses pemberantasan korupsi yang lebih luas.
Kritik sosial dengan cara jenaka disuarakan oleh salah satu komika tanah air, Bintang Emon. Bintang Emon mengunggah video pendeknya yang berisi kritik berbalut komedi mengenai kejanggalan tuntutan ringan JPU terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras, Novel Baswedan. Sudah disangka, video dengan durasi 1 menit 43 detik itu viral, hingga spotlight masyarakat mulai bergeser dari membahas isu esensial Novel Baswedan menuju isu penyertanya Bintang Emon.

Komedi dan Kritik Sosial
Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, menyatakan bahwa kritik sosial merupakan suatu aktivitas yang mempunyai hubungan dengan penilaian, perbandingan, serta pengungkapan tentang kondisi sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan nilai yang dianut serta nilai yang dijadikan sebagai dasar. Melalui komedi, kritik sosial dapat diungkapkan dengan bahasa yang harmonis dan mempunyai kesan santai serta menggelitik bagi penikmatnya.
Dimensi keseriusan dalam sebuah komedi tampak dalam fungsi komedi itu sendiri. Sejalan dengan Mahfud MD, Alan Dundes mengatakan bahwa fungsi komedi yang tergolong penting adalah sebagai media untuk melakukan kritik sosial. Dengan fungsi tersebut, komedi dilihat sebagai alat menyampaikan keresahan realita di masyarakat. Hal ini baik, karena komedi dapat menjadi media dalam menjembatani kepentingan pemerintah kepada rakyatnya, maupun rakyat kepada pemerintahnya.
Dalam konteks ini, komedi merupakan bagian dari seni budaya. Komika sebagai sosok yang mampu menyampaikan keresahan, mampu berdiri dalam garis besar bebas tekanan, serta menjadi jembatan antara rakyat dengan penguasa. Misalnya saja Srimulat, Warkop DKI, dan Lenong Rumpi, merupakan grup komedi yang dalam pertunjukannya baik di media maupun di panggung, cukup aktif dalam menyampaikan kritik sosial yang terjadi di masyarakat, tentu saja dibungkus dengan cara yang jenaka.
Komedi juga dapat dipakai untuk melihat kualitas demokrasi suatu bangsa. Semakin berkembang komedi dalam suatu masyarakat, maka semakin dewasa masyarakat tersebut. Hal ini terkait dengan sikap suatu bangsa dalam menyikapi kritik, terutama kritik yang disampaikan melalui media komedi.

Demokrasi
Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Masyarakat yang memiliki kepekaan politik dan rasa kepemilikan negara yang tinggi tentu senantiasa ikut pula mengawasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam negaranya. Jika dirasa ada sesuatu yang menyimpang maka rakyat dapat menyuarakan aspirasinya untuk pembangunan nasional yang lebih baik. Tentu saja kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Media massa dapat menjadi kendaraan masyarakat untuk bertindak sebagai pengawas. Kontrol sosial rakyat dan pengawasan media menjadi matching dan menyatu. Inilah kekuatan dahsyat dalam sistem demokrasi. Maka, dalam sistem demokrasi, kebebasan media atau kebebasan pers dikatakan sebagai salah satu pilar penting. Jika kebebasan pers dikebiri atau dikendalikan secara ketat, sistem demokrasi takkan berjalan efektif, yang ada hanyalah sistem otoriter atau demokrasi rekayasa seperti yang terjadi di era Orde Baru.

Sangat disayangkan ketika seorang anak muda menyampaikan kritik sosialnya atas suatu proses hukum yang mencabik-cabik rasa ketidakadilan harus dibayar mahal dengan perundungan. Selama ini beberapa komika tanah air juga mengalami serangan digital karena pilihan politik atau pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Namun serangan terhadap Bintang berbeda, bukan karena blunder, tapi karena yang disampaikannya adalah benar, berangkat dari keresahan masyarakat yang kemudian membuat panas pihak tertentu.
Setidaknya terdapat 3 serangan virtual yang dirasa Bintang. Pertama, tuduhan Bintang menggunakan obat terlarang jenis sabu demi menjaga staminanya. Pakar media sosial dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan serangan negatif terhadap Bintang dilakukan oleh tiga akun minim followers yang mengunggah foto editan Bintang dengan alat hisap bong serta menuliskan caption bahwa Bintang mengkonsumsi narkoba. Namun kemudian, tuduhan ini berhasil dipatahkan setelah ia menunjukkan hasil tes urine negatif narkoba. Kedua, ranah pribadi BE mulai diusik, email kerja serta akun sosial media milik kakak dan managernya diganggu orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, Bintang juga diganggu lewat aduan di dunia nyata kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, oleh Charlie Wijaya, karena mengklaim hakim telah bersikap proporsional dalam kasus Novel Baswedan dan kedua pelaku sudah diadili, divonis, dan dipenjara. Kenyataannya, asumsi Charlie Wijaya ini salah besar. Sebab proses perisidangan di pengadilan terhadap kedua terdakwa masih berlangsung sampai hari ini. Sementara dakwaan satu tahun penjara adalah tuntutan dari JPU bukan vonis hakim. Sayang sekali, serangan terhadap Bintang tersebut merupakan upaya defamasi atau pencemaran nama baik yang berujung pada represi atau penindasan di media sosial.
Kritik gaya komedi merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik. Buruk sekali, ketika seorang komika yang notabenenya juga sebagai masyarakat, menyuarakan tentang ketidakadilan, dibalas dengan tuduhan hinga mengusiknya sampai ke ranah pribadi. Hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran kebebasan sipil, yaitu penyerangan kehormatan dan nama baik, juga pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Padahal konstitusi telah membeli ruang untuk itu.
Jika dikaji secara substansial, justru apa yang disampaikan Bintang merupakan suatu hal yang wajar dan sudah pada tempatnya. Bintang dalam video singkatnya telah mewakili suara idealis masyarakat pada umumnya yang menaruh perhatian besar terhadap jalannya sidang kasus penyiraman air keras, Novel Baswedan.
Dalam pandangan penulis, komedi yang mengandung kritik sosial justru memperoleh momentum yang pas untuk menjadi oase tontonan yang dapat membuka mata masyarakat dan mendistribusikan kecerdasan dalam perubahan sosial. Stand up comedy merupakan salah satunya.
Oleh karena itu, ketika komedi dengan kritik sosial masih dianggap segmented dalam masyarakat, tidak heran jika para komedian menempatkan diri sebagai clown (badut) yang menjadi pusat tertawaan. Dan pada akhirnya komedian mereproduksi banyolan verbal dan slapstick yang tak jauh dari gaya ledekan, eksploitasi fisik dan bumbu-bumbu erotik. Apalagi melalui media televisi yang cenderung mengabdi kepada kepentingan industri hiburan, tanpa mampu merefleksikan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat.

*) Kandidat Magister Ilmu Hukum, Departemen Hukum Pemerintahan, Universitas Jambi


Penulis: Amanda Dea Lestari
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments