Kamis, 1 Oktober 2020

Sejumlah Permasalahan BLT dan Solusinya


Jumat, 19 Juni 2020 | 10:33:44 WIB


Nurul Fathiah
Nurul Fathiah / istimewa

Oleh: Nurul Fathiah *)

VIRUS korona atau Covid-19 masih terus menunjukkan keganasannya. Sampai hari ini, sudah ada puluhan ribu masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif. Sementara kematian di angka seribuan.

Pada sisi lain, dampak ekonomi akibat Covid-19 ini terus meresahkan sebagian masyarakat Indonesia. Banyangkan saja, sudah selam 3 bulan kita diajak untuk tetap di rumah atau melakukan aktivitas di rumah. Sementara ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Seperti tukang ojek, supir bus dan lain-lain.

Selain itu, beberapa sektor pekerjaan pabrik atau perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ada peningkatan pengangguran di Indonesia selama masa Covid-19 ini. Kementerian Ketanagakerjaan mencatat ada 2,9 juta sampai 5,23 juta orang.

Beragam permasalahan yang terjadi ini membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat terdampak ekonomi tersebut. Salah satunya berupa bantuan sosial berbentuk tunai dan non tunai.

Bantuan non tunai ini diberikan kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek. Sementara bantuan tunai diberikan kepada masyarakat non Jabodetabek.
Mengenai bantuan tersebut, sejumlah desa di Provinsi Jambi menghadapi konflik antar pemerintah desa dan masyarakat desa. Bahkan kantor desa menjadi salah satu korban pembakaran masyarakat.

Desa tersebut iyalah Desa Air Batu di Kabupaten Merangin. Alasan yang mencuat ke permukaan iyalah diakibatkan bantuan langsung tunai tersebut tidak tepat sasaran.

Sementara di Desa Sumber Agung, Kabupaten Merangin, sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor desa. Masalah yang diangkat pun terkait tidak tepat sasarannya BLT.

Di tengah wabah Covid-19 ini, kita masih menyaksikan suatu permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau diskusi. Salah satu penyebab dua kejadian di atas iyalah kurangnya komunikasi antar pihak pemerintah desa dan masyarakat desa.

Padahal, masyarakat seharusnya tidak boleh berkumpul atau melakukan kegiatan ramai-ramai di tengah wabah ini. Lalu bagaimana seharusnya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali?

Setidaknya ada beberapa penawaran yang perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

Pertama, pihak pemerintah desa harus memaksimalkan pendataan penerima BLT. Bagaimana caranya? Dengan turun langsung ke lapangan dan mendata orang-orang yang memang berhak mendapatkannya.

Kedua, masyarakat desa harus paham bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada mereka yang terdampak Covid-19. Perhitungkan lah hal ini. Jangan mengambil hak orang lain.

Ketiga, pemerintah desa harus bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat desa terkait penerima BLT. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan adanya tiga hal tersebut, saya pikir kejadian yang terjadi di beberapa desa di atas tidak akan terulang kembali selama beberapa bulan ke depan.

Tentu ini akan menjadi sinergitas yang baik bagi masyarakat dan pemerintah desa.


* Penulis merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Jambi


Penulis: Nurul Fathiah
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments