Kamis, 1 Oktober 2020

Hukum Transaksional dan Keadilan bagi Masyarakat


Jumat, 19 Juni 2020 | 11:27:13 WIB


Muhammad Rama
Muhammad Rama / Istimewa

Oleh: Muhammad Rama *)

JHON Rawls adalah seorang filsuf politik terkemuka di Amerika Serikat di abad ke-20 yang mendefinisikan keadilan sebagai suatu kelebihan pertama dari institutusi sosial sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Sedangkan menurut para ahli lainnya berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Tapi menurut kebanyakan teori juga keadilan belum tercapai: “kita tidak hidup di dunia yang adil”.

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus di lawan dan dihukum.
Indonessia sendiri merupakan negara hukum, dan bagi semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum diatur pada undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat(1) UUD 1945 dimana semua orang di perlakukan sama dihadapan hukum.
“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah satu dari lima sila dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.

Dalam isi sila kelima tersebut nampak jelas negara seharusnya menjamin keadilan bagi segenap rakyat tanpa membeda-bedakan ras,suku,agama, kedudukan jabatan dan profesi. Namun miris dengan kenyataan yang terjadi didalam roda kehidupan masyarakat hukum indonesia. Sila kelima yang berisi tentang keadilan hanya pelengkap dari ke lima sila yang lainnya agar bisa di sebut Pancasila.

Pasalnya keadilan di Indonesia memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku layaknya jual beli dan pemberian give away di media sosial. Analogi yang selama di gunakan adalah hukum layaknya mata yang tajam kebawah, menekan rakyat yang tak punya kuasa dan kekuatan dalam melawan elite ataupun orang yang berkuasa.

Pasal-pasal yang di buat harusnya mampu melindungi rakyat namun sebaliknya, pasal-passal yang dibuat menjadi boomerang bagi masyarakat jika masyarakat tidak memiliki banyak mahar untuk membeli hukum. Bagi penguasa hukum adalah senjata yang sangat efektif untuk di gunakan sebab hanya perlu mengisi amunisi berupa rupiah yang banyak.

Belakangan ini tengah ramai di jagat media cetak ataupun media sosial tentang khasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Pasalnya perburuan pelaku dan pengungkapan kasus yang lama dan terkesan ditutup-tutupi. Khasus ini bisa terbongkar setelah tiga tahun berlalu, yang sangat miris adalah pelaku hanya dihukum dengan masa kurungan selama satu tahun penjara dengan alibi tidak disengaja.

Apakah ini yang disebut adil? Asas Equlity before the law atau asas persamaan di hadapaan hukum tidak berlaku di Indonesia, yang menjadi musuh elite kepentingan akan kalah di mata hukum. Hukum akan tumpul keatas dan sangat tajam ke bawah. Kasus seperti ini bukan sekali terjadi, sudah kesekian kalinya hukum Indonesia melenceng dan di gunkanan sebagai ssenjata dan pemuas nafsu penguasa.

Sebut saja khasus Nenek Asyani (63) yang terkena tuntutan karena dituduh mencuri tujuh batang pohon jati oleh Perum Perhutani yang dituntut 5 tahun penjara, seperti itulah hukum di Indonesia bisa menjadi boomerang bagi yang tidak memiliki mahar untuk membeli hukum di Indonesia. Namun lain halnya dengan pemilik mahar, sebut saja khasus dirut PLN yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 46 miliar hanya dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang bisa digantikan dengan kurungan 6 bulan penjara. Miris melihat hukum di negeri ibu pertiwi yang sangat baik bagi elit, namun bisa sangat kejam kepada si miskin.

Hukum tentunya sudah ditegakkan, namun untuk adil masih sangat jauh dari kata adil. Praktik penegakan hukum Indonesia selama ini jelas menampakan bahwa warga masyarakat biasa tidak memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mereka yang memiliki finansial yang lebih kuat akan memilik power untuk mengendalikan hukum, inilah yang di sebut hukum transaksional.

Untuk mencapai equality before the law, sangat berat sebab mental para pemangku kuasa adalah mental penjajah, yang rela menjajah saudaranya sendiri demi keuntungan pribadi. Kita tidak tau ada permainan apa di balik tragedi hukum yang ada di Indonesia, yang mana koruptor bisa enak di penjara sedangkan maling yang tidak merugikan negara harus meringkuk menangis di dinginnya umbin penjara.

Jika memang indonesia negara hukum dan negara yang menjamin keadilan, tidak ada pembeda-beda antara masyarakat biasa atau pejabat. Penajaranya sama di berlakukan sama tidak ada fasilitas bagi para koruptor yang merugikan negara.

Inilah dinamika negeri hukum nan adil “katanya” hukum menjadi dagangan yang sangat menjanjikan dan mesin pembunuh keadilan itu sendiri. Yang memiliki kedudukan serta kekuasaan akan aman dari jeratan hukum, walau aturan negara di langgar. Mau sampai kapan hukum di negara ini berat sebelah, apakah akan terus menerus khasus seperti Novel Baswedan, Nenek Asyani dan yang lainnya terus bertambah. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus harus ada tindak lanjut dan kesadaran masyarakat untuk menyuarakan haknya bersama.

Perlu adanya reformasi hokum yang dilakukan secara komperhensif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pemerintah paling bawah dengan melakukan pembaharuan dalam sikap, cara berfikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hokum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan.

*) Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Muhammad Rama
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments