Senin, 30 November 2020

Penyidik Telusuri Aliran Dana dan Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Dinas Perkim Sungai Penuh


Senin, 03 Agustus 2020 | 13:09:49 WIB


Kajari Sungai Penuh Romi Arizyanto saat mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun 2017-2019
Kajari Sungai Penuh Romi Arizyanto saat mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun 2017-2019 / metrojambi.com

 SUNGAIPENUH - Setelah menetapkan dua orang tersangka, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh terus melakukan pengembangan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Sungai Penuh tahun 2017-2019.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sungai Penuh Sudarmanto saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi tambahan. Nantinya, kata Sudarmanto, juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan.

"Saat ini kami sedang memeriksa saksi tambahan. Kami juga akan segera memeriksa tersangka," ujar Sudarmanto, Senin (3/8/2020).

Ditambahkan Sudarmanto, pihaknya juga sedang menelusuri pihak-pihak yang ikut menerima aliran dana atau anggaran yang diselewengkan tersebut.

"Kita juga menelusuri kemana dana tersebut mengalir dan siapa lagi yang terlibat dalam kasus ini," bebernya.

Dikatakannya lagi, dalam waktu dekat ini hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP akan segera keluar. "Nanti kita infokan lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, dua orang tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, yakni Nasrul selaku Kadis Perkim Sungai Penuh, dan Lusi Aprianti yang merupakan bendahara.

Penetapan tersangka dilakukan pada, Rabu (22/7) yang lalu, dengan surat perintah penyidikan nomor print : 519/N.5.13/Fd.1/7/2020 untuk tersangka N. Dan surat perintah penyidikan nomor print ; 520/N.5.13/Fd.1/7/2020 untuk tersangka LA.

Kedua orang tersangka, disangka telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments