Minggu, 20 September 2020

Walikota Fasha Ikuti Rakorsus Bersama Menkopolhukam, Bahas Penanganan Covid-19

Segera Luncurkan Program Padat Karya Kali Bersih

Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:22:17 WIB


Walikota Jambi, Sy Fasha
Walikota Jambi, Sy Fasha / Istimewa

JAMBI - Wali Kota Jambi, Syari Fasha mengikuti Rakorsus melalui Video Conference dengan Menko Polhukam terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Wali Kota Jambi mengikuti kegiatan itu di damping oleh Kapolresta Jambi,
Dandim 0415/Batanghari, Dandenpom, dan undangan lain di ruang JCOC, Kamis (13/8).

Rakorsus tersebut selain Menko Polhukam, juga dihadiri menteri terkait serta kepala daerah terkait untuk mengoordinasikan tahapan-tahapan penerapan disiplin serta penegakan hukum penanganan pandemi virus corona. Di dalam inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Dalam salinan Inpres tersebut menyebut seluruh gubernur, bupati/wali kota diperintahkan presiden untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

“Tadi dalam rakor ini ada beberapa hal terkait dengan sanksi yang pertama adalah teguran berbentuk lisan dan tertulis. Kedua ada sanksi kerja sosial dan sebagainya dan ketiga ada sanksi denda dan administrasi, keempat adalah penundaan kegiatan usaha dan kelima adalah pencabutan izin usaha apabila tidak memenuhi protokol kesehatan, yang telah disampaikan dan dibuat oleh satuan gugus tugas,” kata Wali Kota Jambi, Syarif Fasha kepada awak media, Kamis (13/8).

Fasha mengatakan bahwa dalam rakor tersebut juga digambarkan kondisi Indonesia terkini pada setiap daerah. Daerah mana saja yang masuk zona
hijau, kuning, dan merah. “Insya Allah dari hasil rakor ini, besok akan
kami tindaklanjuti dengan melaksanakan apel gabungan kembali untuk
memperkuat tim inspeksi kami. Menko polhukam mengatakan bahwa korlap nya adalah Kapolresta. Di tingkat kecamatan itu ada Kapolsek dan kelurahan Bhabinkamtibmas. Tapi pemerintah kota dan TNI juga akan mem-backup semua kegiatan yang dijalankan sesuai dengan inpres yang dikeluarkan oleh Presiden,” katanya.

Ia menambahkan, khusus di Kota Jambi, Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan berpedoman pada Perwal 21 tahun 2020. Dimana hal itu sudah memuat sebagian besar dari isi inpres tersebut. Pertama terkait dengan sanksi, Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jambi sudah melaksanakan semua bentuk sanksi yang ada pada Inspres tersebut. Seperti sanksi lisan maupun tulisan, sanksi fisik ataupun kerja sosial, denda hingga pencabutan izin usaha.

“Seperti yang kita lihat ada yang disuruh nyapu, push up, dan lainnya. Kdepan kami juga akan melibatkan komunitas-komunitas untuk mensosialisasikan inpres tersebut,” katanya. Selain dilakukannya relaksasi bidang perekonomian, sosial kemasyarakatan, guna memulihkan perekonomian di Kota Jambi, Pemkot Jambi juga dalam waktu dekat akan melakukan program
padat karya yang menyasar warga terdampak Covid-19 di tiap kelurahan dan
kecamatan yang ada di Kota Jambi. Tak tanggung, anggaran senilai Rp 3 miliar digelontorkan untuk program ini yang bersumber dari dana percepatan penanganan Covid-19 Kota Jambi.

Pelaksanaannya diperkirakan setelah peringatan 17 Agustus mendatang. Kata Fasha, program padat karya ini polanya dengan memberdayakan masyarakat yang terdampak Covid­19. Sasarannya adalah melakukan pembersihan aliran sungai yang berada di 23 lokasi aliran sungai yang telah ditentukan.

Setidaknya akan ada 1.500 orang yang akan diberdayakan. Tak hanya itu, mereka yang telah direkrut tersebut juga akan diberikan peralatan seperti cangkul, parang, perlengkapan K3 serta makan dan minum. Perekrutan juga dilakukan oleh RT dan berkoordinasi dengan lurah setempat.

“Ini juga melibatkan TNI­Polri untuk bantuan pengawasan. Jadi namanya program Padat Karya Kali Bersih, sekarang tahap rekrutmen. Paling setelah
17 Agustus mulai,” jelasnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments