Minggu, 29 November 2020

Tantangan Pembangunan Provinsi Jambi Pasca Pemilihan Gubernur 2020


Kamis, 13 Agustus 2020 | 19:28:16 WIB


/

 Oleh: Dr. Pahrudin HM, M.A *)

PILKADA Serentak 2020 yang sempat tertunda karena Pandemi Covid-19 akhirnya tetap jadi dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pertimbangan, 9 Desember akhirnya dipilih sebagai tanggal pemungutan suara bagi pesta demokrasi lokal di tahun 2020.

Meskipun sempat terjadi pro dan kontra di kalangan publik, pesta demokrasi lokal tetap dilaksanakan di tahun 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan.

Sebagaimana layaknya pesta demokrasi pada umumnya, penyelenggara pemilu tetap melaksanakan serangkaian tahapan agar tetap mengakomodasi prinsip-prinsip esensial demokrasi.

Berdasarkan perspektif politik, penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk sarana legitimasi kekuasaan, terciptanya keterwakilan politik, sirkulasi elit politik dan pendidikan politik. Salah satu fungsi penting pemilu adalah munculnya pemimpin politik yang memiliki legitimasi untuk mengelola pembangunan sebuah wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Dalam konteks otonomi daerah, pemimpin politik yang lahir dari rahim pilkada justru semakin signifikan urgensinya dan sangat ditunggu peranannya oleh publik.

Mengemukanya harapan ini karena pemimpin politik pasca pilkada dianggap merupakan figur yang memahami konteks wilayah yang dipimpinnya. Mereka adalah orang-orang yang dianggap memahami potensi wilayah yang dipimpinnya dan memiliki solusi bagi masalah-masalah yang ada di dalamnya.

Kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya pasca memperoleh legitimasi politik merupakan jawaban terhadap pengelolaan beragam potensi dan masalah yang ada di wilayah yang dipimpinnya.

Jambi merupakan salah satu dari 9 provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur di Indonesia pada 9 Desember 2020. Artinya, publik Provinsi Jambi sangat berharap agar figur yang berhasil memperoleh legitimasi politik nanti merupakan orang yang tepat membangun Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Sosok terpilih tanggal 9 Desember nanti diharapkan  memiliki kapasitas untuk membangun Provinsi Jambi melalui serangkaian kebijakan inovatifnya.

Sebagai sosok yang dilegitimasi publik untuk mengelola wilayah provinsi, Gubernur Jambi terpilih nanti akan menghadapi beberapa problem yang perlu diselesaikan. Kemiskinan masih menjadi problem utama dan paling krusial untuk dapat diberikan solusinya oleh Gubernur Jambi terpilih nantinya. Problem ini merupakan pekerjaan rumah utama juga di tingkat nasional dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di seluruh Indonesia sampai saat ini.

Pengangguran merupakan fenomena yang berimplikasi terhadap mengemukanya kemiskinan, termasuk di Provinsi Jambi. Merujuk data BPS (2020), Provinsi Jambi memiliki tingkat pengangguran sebanyak 80.337 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,41 %.

Berdasarkan data BPS (2020), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan Maret 2020 mencapai 277,80 ribu orang (7,58 %). Dengan demikian, terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang sebesar 273,37 ribu orang (7,51 %).

Masih terkait dengan kemiskinan di Provinsi Jambi, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 9,75 % naik menjadi 10,41% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 6,44 % turun menjadi 6,23 % pada Maret 2020. Sementara itu, selama periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 8,5 ribu orang dari 115,16 ribu orang pada September 2019 menjadi 123,64 ribu orang pada Maret 2020. Adapun di daerah pedesaan turun sebanyak 4,0 ribu orang yaitu dari 158,20 ribu orang pada September 2019 menjadi 154,16 ribu orang pada Maret 2020.

Mengemukanya angka kemiskinan di Provinsi Jambi sebenarnya kontradiktif dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Jantung Pulau Sumatera ini. Provinsi Jambi menempati urutan ketujuh pemilik areal kelapa sawit terbesar di Indonesia (931.790 hektar), memiliki 557.844 hektar karet, memiliki 28.096 hektar kopi, kaya akan aneka ragam objek wisata dan beragam sumberdaya alam potensial lainnya.

Letak geografis Provinsi Jambi juga termasuk dalam potensi besar yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Dengan demikian, Gubernur Jambi terpilih dalam pesta demokrasi lokal 9 Desember nanti diharapkan memiliki kebijakan-kebijakan inovatif-solutif. Kebijakan-kebijakan yang mampu mengelola beragam sumberdaya potensial tersebut untuk mengatasi problem-problem krusial, utamanya kemiskinan. 

Dalam kajian sosial politik, upaya mengatasi problem-problem sosial masyarakat yang dilakukan oleh seorang pemimpin dikenal sebagai kebijakan publik. Menurut Bridgman & Davis, kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. 

Hal ini sejalan dengan Prof. Michael Porter dari Harvard University yang mengatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuhnya. Artinya, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melepaskan rakyat dari kungkungan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi senjata yang ampuh dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi.

Terkait langsung dengan konteks Provinsi Jambi, ada baiknya Gubernur Jambi terpilih nanti dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Deglobalisasi. Konsep yang dicetuskan oleh Walden Bello ini sangat mirip dengan konsep kemandirian lokal yang banyak dibicarakan dalam studi-studi pembangunan. Dalam bukunya berjudul Deglobalization: Ideas For a New World Economy, Bello mengatakan bahwa salah satu cara mengatasi problem sosial adalah dengan cara maksimalisasi potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Bertumpu pada deglobalisasi ini, maka Gubernur Jambi terpilih nanti dituntut untuk mandiri dengan cara mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki daerahnya. Sudah saatnya beragam sumberdaya alam yang diproduksi di Provinsi Jambi (utamanya kelapa sawit, karet, kopi) tidak lagi diprioritaskan untuk diekspor. Beragam sumberdaya alam ini harus diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri melalui aneka ragam variasi produk yang menarik minat masyarakat. Dengan cara ini, maka produk dari beragam sumberdaya alam Provinsi Jambi tidak lagi tergantung dengan harga yang ditetapkan oleh konsumen luar negeri.

Melalui kebijakan inovatif ini, maka sebagian besar penduduk Provinsi Jambi yang sangat tergantung dengan pertanian dan perkebunan akan merasakan dampak positifnya. Artinya, kemiskinan yang masih menghantui wilayah ini akan dapat dikurangi secara signifikan. Upaya ini hanya dapat dilakukan jika ada political will Gubernur Jambi terpilih melalui serangkaian kebijakan inovatif-solutifnya. Semoga.


*) Dosen Sosiologi Politik dan Kebijakan Publik STISIP Nurdin Hamzah Jambi

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi


Penulis: Dr. Pahrudin HM, M.A
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments