Senin, 26 Oktober 2020

Kinerja Inspektorat Kerinci Dipertanyakan, Sejumlah Laporan Dugaan Penyimpangan DD Tidak Diproses


Rabu, 09 September 2020 | 12:51:59 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 KERINCI - Kinerja Inspektorat Kabupaten Kerinci selaku ujung tombak dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga administrasi keuangan desa, kembali dosorot.

Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Namun kinerja Inspektorat Kerinci sejauh ini dinilai belum memuaskan. Pasalnya, ada beberapa laporan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa yang diduga tidak diproses, yakni di Desa Koto Duo Baru Semurup dan Desa Ladeh.

Belum lama ini, masyarakat Koto Dua Baru Semurup juga telah mengelar aksi di depan kantor Bupati Kerinci meminta Bupati Adirozal menganti Kepala Desa (Kades) dan mempertanyakan kinerja Inspektorat.

Masyarakat Ladeh juga telah melaporkan terkait dengan hasil laporan atas dugaan penyelewengan realisasi anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Tata Boga tahun anggaran 2019. Namun sampai saat ini belum di proses.

Anggaran BUMDes yang diduga diselewengkan sebanyak Rp 90.000.000, dan Anggaran Pemberdayaan (Tata Boga) lebih kurang Rp.90.000.000.

"Anggaran BUMdes Kami 90 juta tertera di RAB terealisasi 100 persen. Sementara pengurus BUMdes saja belum ada, sosialisasi belum pernah sampai sekarang ini kok bisa terealisasi anggarannya, direalisasikan kemana, juga anggaran pemberdayaan masyarakat untuk Tata Boga juga lebih kurang 90 juta hanya 1 hari masyarakat melaksanakan pelatihan masa bisa langsung habis ini kan sudah secara terang-terangan melakukan penyelewengan uang negara," ungkap salah sorang warga Ladeh.

Jamil, warga lainnya mengatakan, Inspektorat hanya turun saja hasilnya tidak pernah terkuak, seolah-olah ada unsur kesengajaan. "Berapa banyak laporan Kades di Kerinci terkait dengan penggunaan Dana Desa. Namun tidak ada yang terkuat dan Kades masih aman - aman saja," sebutnya.

Termasuk pelaksaksanaan kegiatan DD/ADD (Dana Desa / Alokasi Dana Desa, tambah Jamil. Kita melihat selama ini Inspektorat seolah-olah memback up dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa.

"Bila telah terjadi kerugian negara atas penyelewengan ADD/DD, temuan dikembalikan ke kas desa. Dengan demikian, oknum Kades tersebut berpotensi untuk kembali menyelewengkan dana itu. Harusnya karena dana itu dikucurkan dari dana APBN pusat, temuan itu harusnya dikembalikan ke kas negara, buka ke kas desa," tandasnya.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments