Rabu, 21 Oktober 2020

BKPSDM Sarolangun Hingga NGO Desak DLH Segera Sampaikan LHP


Kamis, 10 September 2020 | 11:26:05 WIB


Terlihat Ketua Umum NGO ICC RI, Darmawan meminta DLH Segera Menindaklanjuti Kasus Oknum PNS Terlibat VCS.
Terlihat Ketua Umum NGO ICC RI, Darmawan meminta DLH Segera Menindaklanjuti Kasus Oknum PNS Terlibat VCS. / cr6/metrojambi.com

SAROLANGUN - Hingga saat ini, SS, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai salah satu kepala bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun belum dijatuhi sanksi, terkait kasus tersebarnya video call seks (VCS) yang dilakukannya bersama seorang perempuan.

Terkait hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun, kembali menyurati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun.

Surat tersebut bertujuan agar pihak DLH Sarolangun segera mengirim Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oknum PNS DLH Sarolangun yang diduga terlibat kasus video call seks (VCS) tersebut.

“Kami sudah surati ulang. Kami minta segera diserahkan (LHP dan BAP, red),” kata Kabid Mutasi dan Disiplin BKPSDM Sarolangun, Kaprawi, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, sampai saat ini pihak DLH Sarolangun masih belum mengirimkan LHP dan BAP tersebut, untuk kemudian akan dievaluasi dan ditindaklajuti oleh pihak BKPSDM Sarolangun.

Sebelumnya, Kaprawi mengatakan sanksi atau hukuman terhadap oknum PNS Sarolangun inisial SS yang terlibat kasus dugaan VCS, harus dijatuhkan hukuman secara berjenjang.

Berjenjang yang dimaksud, terang Kaprawi, harus Kepala Dinas atau atasan SS terlebih dahulu menjatuhkan hukuman. Selanjutnya barulah pihak BKPSDM melakukan evaluasi hasil pemeriksaaan yang bersangkutan.

Selain BKPSDM Sarolangun, beberapa organisasi non pemerintah turut mendesak agar kasus tersebut segera diselesaikan. Salah satunya Organisasi Investigation Crime Corruption (ICC) RI.

Mereka meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun, Deshendri, agar segera menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), oknum PNS inisial SS yang terlibat dugaan kasus video call seks (VCS), kepada BKPSDM Sarolangun untuk segera ditindaklajuti.

Keseriusan organisasi non pemerintah atau Non Goverment Organization (NGO) ICC RI, untuk mendorong kasus ini agar segera ditindaklanjuti, dibuktikan dengan cara menyerahkan laporan permintaan secara tertulis ke DLH Sarolangun.

“Apabila dalam waktu tujuh hari kerja tidak ditindaklanjuti, maka akan saya laporkan Kadis Lingkungan Hidup ke KASN, Menpan-RB dan Bupati Sarolangun,” tegas Ketua Umum NGO ICC RI, Darmawan belum lama ini.

Kata dia, salah satu alasan pihaknya mendesak DLH Sarolangun, yakni karena perbuatan diduga oknum PNS inisial SS, sudah mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

“Atas dasar itu, kita meminta Kadis LH Sarolangun segera menyampaikan LHP dan BAP yang bersangkutan ke BKPSDM Sarolangun,” ujarnya.

Untuk diketahui, SS yang menjabat sebagai salah satu Kabid di DLH Sarolangun, terlibat kasus VCS bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Dalam video berdurasi 3 menit lebih, SS terlihat melakukan VCS bersama seorang wanita.


Penulis: cr6
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments