Kamis, 22 Oktober 2020

Beberapa Poin Kerawanan Saat Pendaftaran Pasangan Calon ke KPU


Jumat, 04 September 2020 | 07:14:45 WIB


/

 

 Oleh: Mochammad Farisi, LL.M

SYARAT formal administrasi menjadi titik krusial menuju gelanggang pemilihan kepala daerah. Lobi ke partai pengusung harus dilakukan dan dikawal sampai penutupan pendaftaran. Bila tidak rekomendasi bisa melayang ke lain kandidat.

Jumat 4 - 6 September adalah jadwal pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU. Sesuai regulasi UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur dengan detail syarat pencalonan dan syarat calon.
Untuk itu kita patut mendukung dan mengingatkan agar proses pendaftaran berjalan baik dan lancar.

Berdasarkan pengalaman yang sudah lalu, beberapa poin kerawan kerap terjadi. Pertama, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak sah. Untuk itu, perlu komunikasi yang intensif antara KPU dengan tim bakal pasangan calon untuk benar-benar memahami dan sepaham tentang syarat formal pendaftaran, hal ini menghindari perbedaan penafsiran/pemahanan tentang bunyi peraturan perUUan.

Beberapa syarat pendaftaran sangat berhubungan dengan institusi lain, seperti kepolisian untuk syarat SKCK, Dinas pendidikan/Kanwil Kemenag untuk legalisir ijazah, IDI, Himpsi dan BNN untuk keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkotika, LHKPN dari KPK, pengadilan negeri untuk syarat tidak memilki tanggungan utang, tidak sedang pailit berdasarkan surat dari pnegadilan niaga, tidak memilki tanggungan pajak, bahkan kaerena pandemic maka ditambahkan menyerahkan hasil uji swab.

Tentu hal tersebut menjadi tugas partai dan tim pasangan calon sedari awal melengkapi semua berkas persyaratan yang diatur oleh KPU. Jadi, partai menjadi saringan awal terhadapat bakal calon yang memang berkualitas. Jangan sampai curang dengan memalsukan dokumen. Prinsip siap menang dan siap kalah atau sportivitas harus dikedepankan.

Permasalahan kedua yang bisa muncul adalah dualisme kepengurusan partai maupun dualisme dukungan (dukungan ganda). Diharapkan memang partai sedari awal jelas menentukan dukungan, bukan di akhir-akhir waktu pendaftaran, sehingga KPU lebuh mudah melakukan verifikasi berkas.

Selain syarat yang harus dipenui bakal paslon, yang tak kalah penting adalah kesiapakn KPU untuk mneyisapkan segala formulir. Kemudian bekerja secara transparan dan akutable dalam memverifikasi syarat bakal calon, serta disiplin menerapkan protkol kesehatan. Bila perlu proses pendaftaran disiarankan secara live di akun resmi media sosial KPU, sehingga pendukung tidak perlu datang secra berkerumun.

Semangat penyelenggaraan pilkada juga harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, pemilih. Kerjasama dengan gugus tugas covid-19.

Setelah semua syarat formal didaftarkan, maka KPU melakukan verifikasi, dan juga masyarakat berhak memberikan masukan dan tangapan terkait rekam jejak bakal pasangan calon, dan atas masukan dari masyarakat tersbut KPU dan Bawaslu wajib menindaklanjuti.

Dengan kepedulian masyarakat yang merasa bahwa pilkada adalah momentum memperbaikain kondisi daerah 5 tahun ke depan, maka Insya Allah dengan penyelenggara yang profesioanl, pengawasan yang teliti dan transparan akan mengahsilkan calon yang berkualitas dan punya standar moral dan etika yang tinggi.à


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments