Senin, 19 Oktober 2020

Pemprov Alokasikan Rp 12,5 Miliar ke Bank Jambi, Dewan Merasa Tidak Dilibatkan


Selasa, 15 September 2020 | 16:36:18 WIB


/ istimewa

JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di tengah situasi Pandemi Covid-19 dan juga defisit anggaran, mengalokasikan dana sebesar Rp 12,5 miliar ke Bank 9 Jambi dalam APBD Perubahan tahun 2020.

Dana Rp 12,5 miliar tersebut digelontorkan untuk penyertaan modal dalam memenuhi rasio kecukupan modal Bank BUMD Provinsi Jambi sebesar Rp 3 triliun hingga tahun 2024 mendatang. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi mengatakan, ini merupakan Hasil Rapat Umum pemegang saham (RUPS) Bank 9 Jambi beberapa waktu lalu. Bahwa sampai tahun 2024 rasio kecukupan Bank 9 Jambi harus mencapai Rp 3 triliun.

"Jadi kalau sampai dengan tahun 2024 itu tidak memenuhi rasio kecukupan modal sampai tiga triliun, maka kemungkinan besar bank tersebut bisa dia di-merger dengan bank daerah lainnya, atau diturunkan kelasnya," ujar Agus, Senin (14/9/2020).

Menurut Agus, rasio modal Jambi saat ini diperkirakan baru mencapai Rp 1 triliun lebih dan masih kekurangan Rp 1,6 Triliun. Lebih lanjut dijelaskannya, anggaran Rp 12,5 Miliar yang dialihkan menjadi penyertaan modal tersebut rencananya akan diambil dari pengembalian dana Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Kupem). 

"Jadi itu kan ada pagu anggaran pengembalian Kupem yang sekarang ada di rekening penampung di tiap-tiap Kabupaten. Itulah yang akan kita tarik sebesar 12,5 miliar untuk penyertaan modal," terangnya.

Dikatakannya lagi, hal ini tidak akan memberatkan APBD Provinsi Jambi di tengah devisit anggaran. Sebab anggaran tersebut sebelumnya telah ada di Bank Jambi, hanya mengalihkan dari dana Kupem menjadi penyertaan modal.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menambahkan, bukan hanya Pemprov Jambi namun penyertaan modal ini juga harus dilakukan oleh semua Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang saham.

"Penyertaan modal mulai dilakukan pada perubahan 2020 ini hingga 2024," tuturnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo mengaku Badan Anggaran DPRD maupun komisi terkait, sama sekali belum pernah melakukan pembahasan terkait permohonan penambahan modal pada Bank Jambi tersebut.

"Namun dalam RAPBD perubahan sudah disebutkan adanya penambahan tersebut," ujarnya saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Perubahan di Gedung DPRD.

Oleh karenanya, anggota Fraksi PDIP ini meminta agar DPRD Provinsi Jambi tidak terus ditinggalkan dalam setiap kebijakan yang bersifat strategis, apalagi hanya mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan peran DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments