Jumat, 18 September 2020

DPRD Tanjabbar Sahkan Ranperda Protokol Kesehatan, Pelanggar Dikenakan Sanksi Denda Rp 500 Ribu


Rabu, 16 September 2020 | 10:03:10 WIB


Tim gabungan saat merazia warga yang tidak mematuhi ptotokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah
Tim gabungan saat merazia warga yang tidak mematuhi ptotokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah / dok.metrojambi.com

 KUALATUNGKAL - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Protokol Kesehatan Covid-19 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Dengan disahkannya Ranperda tetsebut, maka akan diberlakukan sanksi denda Rp 500 ribu bagi pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Tanjabbar.

Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jafar mengharapkan agar masyarakat dapat mematuhi aturan yang tertuang dalam Ranperda yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

"Kita harapkan Perda ini dapat dipatuhi oleh masyarakat Tanjabbar," kata Jahfar, Rabu (16/9/2020).

Politisi Golkar itu menyebutkan, selain mengatur tentang denda, dalam Perda tersebut juga mengatur bagaimana tata cara penyelenggaraan kegiatan keramaian di tengah pandemi Covid-19.

"Ini mengatur tentang kehidupan baru masyarakat kita, seperti aturan pasar  beribadah, pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Jahfar menegaskan sangat berharap masyarakat bisa mematuhinya dengan baik. Hal ini bukan semata mata atas perda saja. Melainkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganan nya.

"Jadi Perda ini kita bentuk dan kita sahkan, sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini masih menjadi pandemi," bebernya.

Sementara itu, terkait dengan sanksi di dalam Perda, Jahfar mengatakan sanksi diterapkan jika memang dalam pelaksanaanya masih ada masyarakat yang tidak mengikuti aturan Perda tersebut. Tidak hanya berupa teguran, jika memang masyarakat masih tidak mematuhi aturan, akan ada sanksi denda Rp 500 ribu.

"Sanksi ini bagian dari cara untuk membuat kepatuhan, artinya ini adalah pilihan terakhir yang di tegakkan ketika masyarakat tidak mematuhi. Ini pun berjenjang, dari mulai teguran biasa hingga tertulis, sampai jika memang harus dikenakan denda 500 ribu," pungkasnya.


Penulis: Eko Siswono
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments