Senin, 26 Oktober 2020

Cegah Penularan Cluster Perkantoran, Inspektorat Jambi Keluarkan SK Sistem Kerja ASN


Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:44:26 WIB


/ Istimewa

JAMBI - Inspektur Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 34/KEP.ITPROV-1.2/VII/2020 dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. SK ini tertanggal 20 Juli 2020 pekan lalu, sebelum adanya pengumuman 1 ASN dan 3 orang reaktif Rapid Test di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Kepala inspektorat provinsi Jambi Kailani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan pengaturan dan penyelesaian sistem kerja ASN, khususnya di lingkungan Inspektorat provinsi Jambi sendiri dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Keputusannya yaitu mengatur penyesuaian sistem kerja ASN, PNS dan non PNS mulai dari pembagian kerja, hari dan jam kerja serta pembagian hari kerja di kantor dan dari rumah,” ujarnya, Selasa (4/8/2020).

Pejabat struktural yang terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur pembantu wilayah dan Kepala Sub Bagian melaksanakan pekerjaan di kantor atau Work From Office (WFO) dan Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional PPUPD, staf fungsional umum dan pegawai Tenaga Tidak Tetap (PTT) diatur jadwal hari kerja antara bekerja di rumah Work From Home (WFH) dan WFO.

“Pengaturan pembagian jumlah personil pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum serta PTT yang melaksanakan pekerjaan di kantor itu dilakukan dengan mempedomani protokol kesehatan antara lain physical distancing dan kondisi ruangan kerja,” kata Kailani.

Selanjutnya, hari kerja dan jam kerja ASN baik yang bekerja di kantor maupun bekerja di rumah, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana mestinya, lanjut Kailani daftar hadir kerja wajib dipenuhi dengan menggunakan sistem presensi yang ditetapkan oleh Pemprov Jambi melalui aplikasi absensi online baik di kantor maupun di rumah.

“Setiap personel ASN yang mendapatkan jadwal melaksanakan pekerjaan dari rumah wajib melaporkan hasil pekerjaan harian pada pagi hari berikutnya dan pembagian jadwal hari kerja di kantor dan dari rumah untuk personil pejabat fungsional auditor dan PPUPD dilakukan oleh Sekretaris atas nama Inspektur,” terangnya.

Pembagian jadwal hari kerja di kantor dan dari rumah untuk personil fungsional umum serta tenaga PTT dilakukan masing-masing oleh Kasubag ADM, Keuangan dan Umum dan Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Bagi personil tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan serta tim penugasan lainnya ataupun penugasan personil dapat menyesuaikan dengan keadaan kebutuhan kerja dan diwajibkan mempedomani protokol kesehatan.

“Pejabat struktural yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan di kantor dapat mengajukan kepada atasan langsung persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Umum Inspektorat provinsi Jambi Mat Sanusi juga membenarkan SK tersebut, karena sebelumnya Inspektorat telah melakukan pengamatan kondisi lingkungan dan analisis risiko.

“Iya untuk Inspektorat saja, 50 persen WFH dan 5 persen WFO, gantian. Sehari WFH sehari masuk atau WFO,” ujarnya.

Menurut Mat Sanusi, kebijakan itu dilakukan karena ruangan kerja di Inspektorat terbilang kecil, terlebih mengingat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jambi kembali meningkat dan di dominasi cluster kantor.
“Jadi kalau masuk semua tidak bisa memenuhi syarat Protokol Kesehatan, kita kan mencermati kondisi lingkungan. terus sudah melakukan analisis Risiko, jadi solusi nya kita bagi Shift, berlaku efektif 4 Agustus,” pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments