Sabtu, 24 Oktober 2020

IDI Jambi 2019 Kategori Sedang


Kamis, 13 Agustus 2020 | 10:53:41 WIB


ilustrasi
ilustrasi / Istimewa

JAMBI - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi 2019 mencapai angka 69,76 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 68,71. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut masih berada pada kategori "sedang".

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) Wawancara Mendalam (WM).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jambi Wahyudin menyampaikan IDI Provinsi Jambi dari 2018-2019 dipengaruhi oleh kenaikan aspek Kebebasan Sipil yang sebesar 3,79 poin (dari 72,88 menjadi 76,67), kenaikan aspek Hak-Hak Politik sebesar 1,87 poin (dari 62,76 menjadi 64,63), dan penurunan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,71 poin (dari 72,92 menjadi 69,21).

"Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 71,00. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2013 sebesar 64,41 dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 74,12," jelasnya, Kamis (13/8/2020).

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Wahyudin mengatakan pada IDI 2019, terdapat 7 provinsi yang berkategori "baik". Hal ini menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 5 provinsi dalam kategori ini, dimana terdapat penambahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah.

"Sehinga menambah daftar provinsi pada kategori "baik" menjadi tujuh provinsi, diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta. Sedangkan sebanyak 26 provinsi lainnya berada dalam kategori "sedang", dan satu provinsi yaitu Papua Barat masuk kategori "buruk"," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments