Jumat, 30 Oktober 2020

Pemodal Proyek Asrama Haji Jambi Divonis Bebas


Selasa, 22 September 2020 | 08:10:03 WIB


/

 JAMBI - Bambang Marsudi Raharja, terdakwa kasus dugaan korupsi revalitas asrama haji Provinsi Jambi kini bisa tersenyum lebar. Upaya kasasinya yang diajukannya ke Mahkamah Aguung (MA berbuah manis.

Hakim MA mengabulkan permohonan kasasinya. Bahkan ia dibebaskan dari putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jambi no 5/PID.SUS.TIPIKOR.PT.2020.jmb dan putusan Pengadilan Tipikor Jambi nomor 34.pid.sus/TPK/2019/JMB.

Dimana dalam putusannya pada 16 September lalu, hakim di tingkat kasasi menyatakan bahwa terdakwa Bambang Marsudi Raharja tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwan primer ataupun subside.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subside," tulis hakim pada salinan putusannya.

Selain itu, majelis juga memerintahkan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya.

“Memerintahkan terdakwa agar segara dikeluarkan dari tahanan," demikian putusan kasasinya.

Terkait putusan ini, Humas Pengadilan Tipikor Jambi, Yandri Roni saat dikonfirmasi membenarkan jika terdakwa Bambang Marsudi Raharja divonis bebas ditingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Betul, bebas di tingkat kasasi, Ketua Majelis Hakim Agungnya Dr Andi Samsan Nganro, SH MH, Putusan lengkapnya belum dikirim, tapi kalau hasilnya sudah kita terima," singkatnya, Selasa (22/9/2020).

Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi, Bambang Marsudi Raharja dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan enam bulan dan denda sejumlah Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Selain itu, majelis hakim juga menghukumnya untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3.750.000.000,00 miliar, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Sebelumnya, Bambang sendiri disebut-sebut sebagai investor atau pemodal dalam proyek pembangunan gedung asrama haji oleh pihak ketiga.

Ia menanamkan modal pada PT GKN selaku pemenang tender. Namun dalam perjalanan proyek itu tak selesai, sehingga BPKP menemukan kerugian Negara mencapai Rp 11,7 miliar.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments