Sabtu, 24 Oktober 2020

Fenomena “Wajah/Muka” Dalam Pilkada


Selasa, 22 September 2020 | 16:21:56 WIB


Amri Ikhsan
Amri Ikhsan / Istimewa

Oleh: Amri Ikhsan

POLITIK itu berbicara, politik itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua pihak. Tidak ada peristiwa politik tanpa ada komunikasi. Berbicara dan berkomunikasi adalah jantungnya politik. Kalau seseorang ‘tidak mampu’ berbicara dan berkomunikasi, maka sebenarnya dia sudah kehilangan panggung politik.

Provinsi Jambi sedang menyongsong hajatan besar lima tahunan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung tahun 2020. Setidaknya sudah 3 (tiga) pasang calon sudah mendaftar ke KPU. Pendaftaran ini menandakan dimulainya ‘proses berbicara dan berkomunikasi’ dengan masyarakat.

Berbicara itu bertemu dengan masyarakat, ‘ngobrol’. Austin (1962) menyatakan bahwa berbicara itu bukan hanya untuk menyampaikan berita, pikiran, perasaan, dan sejenisnya, tapi terlebih dari itu, dengan berbicara kita bisa melakukan tindakan (speech acts): meminta, berjanji, menolak, memohon, minta tolong, minta bantu, mengancam, menyapa, mengundang, berterima kasih, dan sebagainya.

Dipercaya, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang hidup dengan budaya menghindari konflik dengan sesama. Perilaku komunikasi kita biasanya dilandasi prinsip saling menghormati, saling menghargai. Kita tidak ingin membuat masalah, membuat ‘malu’ lawan bicara kita siapapun dia, kita ingin menyelamatkan wajah/muka orang tersebut.

Menurut kajian pragmatik, yaitu ilmu tentang penggunaan bahasa untuk berkomunikasi (Thomas, 1995), kesantunan masyarakat dalam berkomunikasi dengan calon pemimpin merupakan ciri masyarakat sudah memiliki ‘kompetensi pragmatik’ dalam berkomunikasi. Santun berarti masyarakat selalu ingin menyelamatkan muka (cari selamat) dan tidak mau “menyakiti” orang lain. Artinya, siapapun yang datang ke tempat itu selalu didukung (muka kita selamat) dan tamu yang datang jadi senang dan tersanjung.

Dalam konsep ‘muka’ (face) dan dalam konteks ‘berbicara’ politik menjelang Pilkada, seseorang dituntut untuk memahami kebutuhan akan ‘muka’ orang lain. Saat kita berinteraksi, kita harus menyadari adanya dua jenis ‘muka’ yang mengacu pada kesantunan: muka positif adalah keinginan setiap individu untuk bisa dihargai dan sebagai calon pemimpin. Sedangkan muka negatif adalah keinginan paslon agar apa yang dibicarakan (Goffman), misalnya, ‘minta tolong’ tidak ditolak secara terbuka oleh masyarakat.

Dalam konsep ‘muka’, biasanya dalam sebuah komunikasi politik ditempat tertentu, siapapun yang bersilaturahmi dengan masyarakat, mereka selalu ingin menyelamatkan muka dengan menyanjung para kandidat, atau selalu bermuka positif, selalu mendukung ‘permohonan’ kandidat dan tidak mau ‘menyakiti’ para kandidat dengan menolak mendukung kandidat tersebut.

Seseorang dikatakan memiliki muka ketika memiliki reputasi moral yang baik. Masyarakat akan menaruh rasa hormat yang tinggi. Apabila kemudian orang itu melakukan pelanggaran sosial atau melakukan tindakan amoral seperti mengkhianati janji, berbohong untuk kepentingan pribadi, melakukan tindak kriminal, dan sebagainya sehingga menimbulkan kritik masyarakat, maka ia sebenarnya telah kehilangan wajah. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin kuat mereka berupaya untuk mempertahankan harga diri, dan semakin berhargalah ‘mukanya (Hu 1944:47).

Dalam berkomunikasi antara paslon dengan masyarakat, kedua belah pihak harus selalu menjaga kehormatan, yaitu sikap menghargai orang lain secara positif atau menghormati wajah dan status orang lain. Kita harus juga bersikap santun dalam bersikap dan berbicara, kemudian bersikap penuh kehangatan, yaitu sikap penuh perhatian dan keramahan pada orang lain, peduli dengan apa yang dibicarakan.

Menjaga wajah paslon yang dilakukan oleh masyarakat sebagai calon pemimpin prioritasnya untuk menjaga silaturrahmi, hubungan baik dengan calon pemimpin. Ini lumrah dilakukan oleh masyarakat. Kalau urusan ‘pilihan politik’, itu urusan lain dan akan ditentukan di bilik suara. Memang pilihan politik itu bersifat rahasia,

Setiap paslon selama ‘berbicara’ dengan anggota masyarakat akan dihadapkan pada tiga potensi terkait dengan wajah tersebut: mendapat wajah (in-face), salah wajah (wrong-face), dan kehilangan wajah (out of face). (Goffman)

Paslon dikatakan sedang mendapat wajah apabila apa yang disampaikan atau dibicarakan di hadapan masyarakatnya mendapat apresiasi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat begitu percaya diri dan yakin apapun yang dibicarakan ketika berinteraksi dengan paslon itu. Bahkan, masyarakat merasa aman dan nyaman, kalaupun ada pembicaraan yang ‘tidak sesuai’, mereka mampu menyembunyikan atau mengatasi situasi sehingga paslon tidak merasa malu.

Salah wajah akan terjadi pada paslon ketika berbicara atau berdialog ternyata tidak mampu meyakinkan masyarakat terhadap apa yang disampaikan, masyarakat bingung dan hampir tidak mengerti apa yang dibicarakan. Masyarakat memang tidak nyaman dengan kondisi ini, mereka tidak bisa menyembunyikan ketidakpahaman atau ketidaksetujuan mereka.

Sementara itu, paslon bisa jadi kehilangan wajah bila dalam sebuah interaksi, pembicaraannya tidak diminati masyarakat atau bertentangan dengan yang diyakini dan dituntut oleh masyarakat. Masyarakat dengan berterus terang dan secara terbuka menyatakan ketidaknyamanannya dalam interaksi tersebut.

Dalam situasi salah wajah atau hilang wajah, paslon dan masyarakat menjadi tidak aman dan nyaman, merasa malu, merasa bersalah, bisa jadi salah tingkah dan secara emosional akan menjadi merasa ‘terancam’. Situasi seperti ini, menurut Goffman, memiliki potensi yang sangat kuat dalam mengganggu kerukunan dan keharmonisan komunikasi.

Bagi masyarakat yang tidak ingin membuat paslon salah atau hilang wajah diharapkan menerapkan strategi menghindar. Tidak terlibat langsung dalam komunikasi dengan seseorang yang bukan ‘pilihan hati’,  jauhi pembicaraan dengan seseorang yang berbeda pilihan politik, jangan respon pembicaran dalam topik yang sensitif yang membuat kita dan orang lain emosional yang memungkinkan terjadinya ‘ancaman’ terhadap wajah kita maupun orang lain.

Menurut Aziz (2000), kepada pihak yang ingin berbicara dalam konteks politik menjelang Pilkada disarankan agar memperhatikan kedua prinsip berikut. Pertama, terhadap mitra tutur kita, pergunakanlah bahasa yang kita sendiri pasti akan senang mendengarnya apabila bahasa itu digunakan orang lain kepada kita; dan sebaliknya. Kedua, terhadap mitra tutur kita, janganlah menggunakan bahasa yang kita sendiri pasti tidak akan menyukainya apabila bahasa tersebut digunakan orang lain kepada kita.

Harus disadarkan bahwa 1) berbicara memiliki potensi untuk membuat seseorang merasa terlukai atau tersanjung Jadi, berhati-hatilah dalam berbicara; 2) mitra tutur kita memiliki perasaan sebagaimana layaknya kita. Oleh karenanya, ketika berbicara, pertimbangkanlah perasaan mitra tutur itu sebagaimana layaknya kita mempertimbangkan perasaan kita sendiri; 3) tunjukkanlah bahwa kita punya niat baik untuk bekerja sama dan berkomuniksi dengannya.

Untuk itu, kepada para paslon dan tim suksesnya harus punya kemampuan untuk menerjemahkan esensi dari format sosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak terjebak dengan fenomena “menyelamatkan muka”.  

Harus disadari tidak selalu apa yang dikatakan, itu maksudnya, dan tidak selalu yang dimaksudkan itu akan dikerjakan. Bisa saja, berkata A, tapi maksudnya B, atau berbicara C, yang dikerjakan D. Memang itulah bahasa. Ini dilakukan hanya semata mata untuk menyelamatkan ‘muka’ paslon.

*) Penulis adalah Pendidik di Madrasah


Penulis: Amri Ikhsan
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments