Senin, 26 Oktober 2020

Massa Gestur Jambi Gelar Aksi Menolak Omnibus Law


Kamis, 24 September 2020 | 15:53:55 WIB


Puluhan massa yang terdiri dari petani, buruh, masyarakat adat, serta mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) Jambi, menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi
Puluhan massa yang terdiri dari petani, buruh, masyarakat adat, serta mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) Jambi, menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Puluhan massa yang terdiri dari petani, buruh, masyarakat adat, serta mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) Jambi, menggelar aksi di perempatan Bank Indonesia  Perwakilan Provinsi Jambi, Telanaipura, dilanjutkan menuju gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (24/9/2020).

Aksi ini adalah respon dari rakyat terhadap pemerintah dan DPR yang akan segera mengesahkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. Dimana RUU sapu jagat ini, tentunya akan menghapus berbagai ketentuan dalam UU sebelumnya.

Salah satu koordinator lapangan Dody mengatakan, bahwasanya keresahan RUU ini bukan tanpa alasan. Seperri contoh dalam persoalan ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, uang pesangon yang kecil serta ketidakpastian status pekerja.

Belum lagi, lanjutnya, puluhan UU terkait agraria hendak dihapus, dirubah dan disusun ulang untuk kepentingan elit Bisnis.

"Bahkan agenda ambisius Bank tanah, yang kita tolak si RUU Pertanahan, kini masuk gerbong Omnibus Law. Pemerintahpun ingin memberi pemodal hak atas tanah 90 tahun sekaligus," katanya.

Oleh sebab itu, massa Gestur Jambi mendesak pemerintah dan DPR segera batalkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja, dan mendesak pemerintah segera menjalankan reforma agraria sejati sebagai agenda bangsa.

"Kami minta stop kriminalitas petani, masyarakat adat, aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan dan agraria. Cabut izin perusahaan yang telah menggusur tanah rakyat dan melakukan perusakan lingkungan di Jambi ini. Dan kami minta hentikan pendanaan perusahaan penyebab kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM," tutur salah seorang aksi.

Aksi puluhan massa tersebut, diterima oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi seperti Rusli Kamal Siregar dan Kamaluddin Havis. Dalam kesempatan itu, Rusli menyampaikan jika dewan hingga saat ini belum membentuk Pansus.

"Belum dibentuk karena kita ketahui adanya virus Covid-19," ujarnya.

Kendati demikian, Rusli memastikan dewan tetap akan membentuk Pansus terkait berbagai persolan petani. Saat ini menurutnya banyak perusahaan menolak duduk bersama karena Covid-19. "Tahun depan kita usahakan Pansus," tegasnya.

Tampak massa aksi terdiri dari KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), WALHI Jambi, STN-Tanjung Jabung Barat dan Perkumpulan Alami. Aksi pun dikawal ketat polisi dengan mobil water cannon standby di sisi gedung DPRD.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments