Minggu, 1 November 2020

Bungo Belum Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan


Jumat, 25 September 2020 | 11:23:14 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

MUARABUNGO - Peraturan penerapan sanksi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Bungo masih dalam pembahasan.

Pelanggar protokol kesehatan Covid-19 hingga kini belum juga disanksi. Padahal sebelumnya, pemerintah bersama unsur Forkopimda telah menyosialisasikan peraturan bupati terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Koordinator Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bungo, Tobroni Yusuf mengungkapkan, semestinya peraturan tersebut telah diberlakukan pada Kamis (24/7/2020). Dimana menurut jadwal, penerapan tersebut satu minggu setelah disosialisasikan pada Kamis (17/8/2020) lalu.

Tobroni mengakui bahwa terjadi perubahan dalam peraturan bupati tersebut, sehingga perlunya dibahas kembali. "Semestinya iya, kebetulan ada perbaikan rancangan peraturan bupati, sehingga perlu dikonsultasikan dengan unsur Forkopimda kembali," ungkapnya.

Untuk petugas sosialisasi akan dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bungo yang saat ini sedang menghimpun kegiatan yang akan diberlakukan tersebut. "Satpol PP sedang melakukan proses penghimpunan kegiatan," katanya.

Dia mengatakan, dalam dua hari kedepan, sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelanggaran protokol kesehatan akan dilakukan. Saat ini masih melakukan koordinasi dengan kepolisian, Kodim dan Dinas Kesehatan.

Penerapan sanksi tersebut setelah dilangsungkan sosialisasi selama satu minggu. "Kita terapkan sanksi pelanggar protokol kesehatan setelah satu minggu kita sosialisasikan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah dilakukan sosialisasi akan diterapkan sanksi bagi pelanggar. Sebab masyarakat dianggap telah mengetahui peraturan tersebut.

"Penegakannya berupa sanksi teguran tertulis hingga sanksi denda Rp 50 ribu untuk perorangan," ujarnya.

Sementara itu untuk pengusaha atau perusahaan yang melanggar juga akan disanksi berupa teguran tertulis I, II, hingga teguran tidak puas.

"Perusahaan yang melanggar protokol kesehatan akan diberi teguran tertular I, II, hingga teguran tidak puas. Hingga kegiatan usaha bisa diberhentikan sementara," katanya.

Pemerintah mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memutus rantai penyebaran Covid-19.


Penulis: Khairul Fahmi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments