Jumat, 27 November 2020

KASN Kembali Desak Gubernur Jambi Lantik 6 Eks Kepala OPD yang Dinonjobkan


Jumat, 16 Oktober 2020 | 11:15:41 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Kisruh dari penonjoban dan demosi 6 eks kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada akhir 2019 lalu masih berlanjut.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jambi agar segera mengangkat kembali pejabat tersebut ke jabatan semula atau setara.

Surat KASN tersebut bernomor B-2940/KASN/10/2020 dengan perihal penegasan tindak lanjut rekomendasi KASN nomor B-677/KASN/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 tertanda tangan Ketua KASN Agus Pramusinto, Kamis (1/10/2020).

"Tindak lanjut tersebut segera dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah surat ini diterima," tegasnya dalam surat pada nomor 5.

Kemudian kembali ditegaskannya, apabila sampai dengan akhir tahun 2020 rekombinasi tidak dilaksanakan maka KASN akan merekomendasikan ini kepada Presiden sebagaimana amanat pasal 33 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

"Sebagaimana amanat pasal (3) ayat (2) ayat (7) PP no 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no 11 tahun 2011 tentang manajemen PNS di sebutkan PNS dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan pejabat Pembina kepegawaian (PPK)," terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Pahari mengaku belum menerima salinan surat (Asli-Red) KASN tersebut, hanya saja baru mendapat dalam bentuk file PDF.

"Nanti lapor ke pak Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur. Dilantik atau tidak, tergantung pak Pjs lah," ujarnya, Kamis (15/10/2020).

Seperti diketahui, Gubernur Jambi Fachrori Umar menonjob dan demosikan 6 eks kepala OPD pada November 2019 lalu. Mereka adalah Husairi Kepala BKD, Ujang Hariadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Agus Herianto Kepala Dinas Pendidikan, Edy Kusmiran Kasat Pol PP dan Damkar, Ariansyah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Karo Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Selanjutnya berkembang rekomendasi KASN pada Gubernur Jambi Fachrori Umar bahwasanya wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam waktu 1 bulan ke depan (hingga 6 Juni 2020) dan melaporkannya ke KASN.

Namun Pemprov membalas surat itu dengan kesimpulan tidak akan melakukan rekomendasi KASN. Dengan alasan KASN sudah menyetujui lebih awal ke 6 orang Pejabat tersebut diberhentikan, atas dasar itu Pemprov Jambi tetap masih berkeberatan untuk mengembalikan ke posisi semula.

Terakhir, Pemprov Jambi menawarkan 2 pilihan ke KASN, antara lain, pertama 6 pejabat nonjob ini diangkat ke jabatan fungsional/madya yang setara dengan eselon 2. Dan, kedua Pemprov memberi kesempatan agar mereka mengikuti lelang terbuka. Namun tawaran tersebut sepakat ditolak oleh keenam pejabat yang bersangkutan.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments