Jumat, 27 November 2020

Peta Politik Masih Bisa Berubah Jika Revisi UU Pilkada Disahkan Sebelum Penetapan Calon


Selasa, 05 November 2019 | 08:40:02 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

 JAMBI – Peta politik Jambi masih bisa berubah jika revisi Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang persyaratan maju kepala daerah disahkan DPR RI.

Jika itu disahkan, artinya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ikut Pilkada cukup hanya cuti, tidak harus mengundurkan diri. Tentu saja, hal ini bisa mengubah peta politik di Jambi, karena bisa jadi banyak calon bermunculan dalam kontestasi politik lima tahunan itu.

Sejauh ini, memang baru Ketua DPW PAN Provinsi Jambi H Bakri yang telah menyatakan sikap akan maju di Pilgub Jambi 2020, meski harus mundur dari kursi DPR RI.

Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal mengatakan, sesuai Undang-undang anggota DPR yang maju Pilkada 2020 harus mundur setelah ditetapkan sebagai calon. “Setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur,” katanya.

Surat permohonan mundur dari anggota DPR, DPD atau DPRD itu harus diserahkan setelah ditetapkan sebagai calon. Jika tidak mengajukan mundur kata Apnizal, maka bisa dicoret sebagai calon.

“Kalau tidak mengajukan mundur bisa dibatalkan sebagai calon. Karena ada syarat yang tidak dipenuhi, jadi dicoret dari calon,” katanya.

Lalu bagaimana jika revisi itu disahkan, Apnizal mengatakan, maka calon cukup hanya cuti. Tapi kata dia, dilihat dulu kapan revisi itu disahkan. “Tapi kalau sudah ditetapkan calon, tidak bisa lagi karena tidak berlaku mundur,” tukasnya.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika revisi Undang-undang itu disahkan setelah tahapan Pilkada dimulai, apakah anggota DPR, DPD, dan DPRD masih bisa ikut Pilkada serentak 2020 nanti.

Menurut Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, SH.MH, pengamat dan Guru Besar Hukum Teta Negara Universitas Jambi, menilai boleh atau tidaknya dilihat dulu dari tanggal Undang-undang itu diundangkan.

Karena kata dia, biasa setiap Undang-undang maupun perubahan Undang-undang dibagian menutupnya selalu ada dinyatakan mulai berlakunya Undang-undang itu atau perubahan undang-undang itu.

“Jadi selalu dinyatakan mulai berlakunya, misalnya pada tanggal diundangkan atau dua tahun atau bagaimana, jadi harus tergantung disitu,” terangnya.

Tetapi kata dia, ada beberapa Undang-undang yang baru bisa berlaku dua tahun kemudian, seperti Undang-undang otonomi daerah, peradilan tata usaha negara. “Nah kalau hanya Undang-undang revisi pencalonan ya bisa berlaku pada tanggal diundangkan,” jelasnya.

Bagaimana jika revisi Undang-undang itu disahkan, sementara tahapan Pilkada sudah mulai, menurut Prof Bahder, anggota DPRD yang ingin maju bisa langsung mencalonkan diri. “Ya walaupun tahapan sudah berjalan, kan tahapannya belum selesai,” tandasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments