Senin, 23 November 2020

ICJR: MA Mesti Bijak Tangani Kasus WA


Jumat, 23 November 2018 | 10:00:55 WIB


AS (18) dan WA (15), terdakwa kasus hubungan sedarah (inses)
AS (18) dan WA (15), terdakwa kasus hubungan sedarah (inses) / Istimewa

JAKARTA- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) meminta MA berhati-hati dalam mengadili kasus WA, perempuan korban kekerasan perempuan asal Muara Bulian, Jambi yang sempat terancam hukuman pidana enam bulan karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan yang pelakunya adalah kakak kandungnya sendiri.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara di Jakarta, Kamis, mengatakan MA harus dapat melihat kedudukan WA sebagai korban dalam kasus, sehingga
dalam penerapan hukumnya mendapat terobosan, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim di tingkat banding.

Untuk diketahui setelah divonis enam bulan penjara pada Juli 2018, pada 27 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi Jambi, dalam pemeriksaan tingkat banding memutus lepas Anak korban perkosaan dan melepaskannya dari segala tuntutan dengan pertimbangan adanya daya paksa
ketika WA melakukan perbuatannya. Namun, kasus ini sampai ke MA, setelah Jaksa mengajukan kasasi kepada MA atas putusan lepas ini.

"MA harus dapat bertindak tegas dengan menolak kasasi WA ini dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menyatakan WA lepas dari segala tuntutan pidana," kata Anggara.

Anggara menyebut MA harus memahami bahwa dalam kerangka perlindungan korban kekerasan seksual, terdapat prinsip-prinsip yang memang tidak dapat diabaikan dan harus diberikan perlindungan yang maksimal dalam keadaan apapun.

Pemidanaam terhadap WA pun sama sekali bukanlah hal yang tepat, mengingat posisi WA sebagai korban perkosaan yang seharusnya direhabilitasi bukan justru dipidana.

"MA harus membuktikan integritas lembaganya sebagai lembaga peradilan yang berkewajiban menegakkan hukum dan juga berkewajiban memberikan keadilan kepada seluruh pihak, termasuk kepada korban," ucapnya.

ICJR melihat terdapat kecenderungan dari Mahkamah Agung untuk melampaui kewenangannya sebagai "judex juris" atau mengadili penerapan hukum dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi.

"Hal ini terlihat juga dalam kasus Baiq Nuril. MA harus berhati-hati untuk tidak melampaui kewenangannya dalam memeriksa kasus WA. MA sebagai judex juris pula, harus secara cermat melihat kasus WA sebagai bagian perkembangan dari teori mengenai daya paksa," ucap dia.

Berdasarkan pada Pasal 48 KUHP yang berbunyi: "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana".
Sehingga, interpretasi hukum yang tepat pun harus dibuat untuk kemudian diterapkan dalam kasus-kasus seperti kasus WA ini.

"Yang mana dirinya melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, namun tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ditemukan kesalahan sebab dirinya melakukan tindakan tersebut atas daya paksa yang tidak dapat dihindarinya, timbul dari lingkungan keluarga," tutur dia.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments