Sabtu, 16 Januari 2021

DPRD Provinsi Jambi Gelar Paripurna Bahas Penyertaan Modal ke Bank Jambi


Senin, 23 November 2020 | 16:11:58 WIB


DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna membahas mengenai RAPBD Provinsi Jambi tahun Anggaran 2021 dan nota keuangan.
DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna membahas mengenai RAPBD Provinsi Jambi tahun Anggaran 2021 dan nota keuangan. / istimewa

JAMBI - DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna membahas mengenai RAPBD Provinsi Jambi tahun Anggaran 2021 dan nota keuangan. Serta juga membahas terkait Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi kepada PT Bank Jambi.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, serta di hadiri PJs Gubernur Jambi Restuardy Daud dan undangan lainnya. Senin, (23/11/2020).
Restuardy mengatakan bahwa RAPBD tersebut juga telah ditetapkan sebelumnya, dan menyesuaikan kondisi saat ini.

“Terkait dengan RAPBD 2021 sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, saat ini kami menyampaikan untuk 2021 kita juga memperhitungkan kondisi Covid-19. Karena nantinya tetap berpengaruh di 2021, jadi ada penyesuaian terhadap RAPBD,” ujarnya.

Kemudian dikatakannya, pada sisi pendapatan juga disesuaikan dan berkurang 10 persen dibandingkan APBD murni tahun 2020. Jadi direncanakan sebesar 4,28 triliun. “Lebih banyak didorong untuk tetap menjaga roda perekonomian, sisi pendapatan memperhitungkan kemampuan kondisi daerah dan juga kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Setelah ia juga menambahkan bahwa pada belanja tersebut diusulkan sebesar Rp 4,50 triliun yang akan diarahkan sesuai dengan arahan dewan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja.

“Akan diarahkan pada belanja yang bersifat produktif dan prioritas, karena terbatas anggarannya. Serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya termasuk keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan, ini juga sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi di 2021,” imbuhnya.
Selanjutnya Restuardy juga mengatakan bahwa intinya RAPBD tersebut akan tetap di dorong untuk menjadi stimulus fiskal dan mendorong pembangunan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di 2021 nantinya.

Untuk Ranperda pernyataan modal kepada PT Bank Jambi, Restuardy mengatakan PT Bank Jambi merupakan BUMD yaitu milik pemerintah daerah untuk provinsi maupun kabupaten/kota yang membutuhkan permodalan untuk menyediakan infrastruktur permodalan bagi kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang diusulkan yaitu untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK tentang konsolidasi Bank umum dan syarat minimum adanya modal inti minimal sebesar Rp 3 triliun.

“Berdasarkan kebutuhan itu, kemudian kami mengajukan Ranperda untuk memenuhi itu. Jadi hingga 2024 yang akan datang ini direncanakan sebesar Rp 131 miliar yang akan diisi secara bertahap. Dengan harapan di akhir 2024 persyaratan modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah untuk Bank jambi sesuai ketentuan OJK itu sudah bisa kita penuhi,” papar Restuardy.

Sementara itu, Ketua DPRD Provisni Jambi Edi Purwanto mengatakan bahwa persoalan Covid-19 menjadi permasalahan yang serius. “Hingga dari target awal yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi akan menambah Rp 138 miliar. Dan TAPD menyetujui target penambahan berdasarkan hasil rapat dengan badan anggaran,” katanya.

“Tentu kami juga akan membahas dengan cermat, teliti dan cepat. Mudah-mudahan target kita tanggal 30 November APBD Provinsi Jambi bisa di sahkan,” harapnya.
Kemudian terkait permodalan Bank Jambi, pihaknya juga mendorong dan sepakat Perda. “Bagaimana BUMD kita bisa tampil dengan baik, bekerja dengan baik, support dari pemerintah Provinsi juga kita berikan. Tetapi efeksi dan efesien terukurnya kinerja itu yang menjadi evaluasi kita bersama,” kata Edi.

“Semangat nya bagus tinggal bagaimana realisasi. Tentu kami sebagai fungsi pengawasan akan mengawasi ini supaya ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.


Penulis: Nita
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments