Sabtu, 16 Januari 2021

Ombudsman Jambi Terima 93 Aduan, Terbanyak Tentang Agraria dan Dari Kota Jambi


Senin, 23 November 2020 | 16:13:43 WIB


Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi Jafar Ahmad
Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi Jafar Ahmad / istimewa

JAMBI - Selama tahun 2020 yakni Januari hingga 10 November lalu, Ombudsman RI perwakilan Jambi mencatat telah menerima 93 laporan/aduan masyarakat. Dimana pengaduan paling banyak tentang agraria atau pertanahan. Sedangkan pada tahun 2019 ada 94 laporan dan 2018 71 laporan.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi Jafar Ahmad mengatakan Sebaran laporan Ombudsman terbanyak dari Kota Jambi yaitu 58 laporan. Kemudian Muaro Jambi 9 laporan, Kerinci 6 laporan, Bungo 5 laporan. Sementara Sarolangun, Sungai Penuh, Tebo, Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Batanghari masing-masing 3 laporan, serta Merangin dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) masing-masing 1 laporan.

“Kita berharap semakin berkembangnya teknologi saat ini, laporan-laporan dari daerah bisa sama atau mendekati dengan jumlah dari Kota Jambi,” ujarnya dalam acara coffe morning bersama media massa di Gorden Harvest hotel, Senin (23/11/2020).

Lebih lanjut Jafar menyampaikan, aduan paling banyak tentang agraria yakni 13 laporan. Selanjutnya kepegawaian 12 laporan, kepolisian dan pendidikan masing-masing 10 laporan, administrasi kependudukan dan kesehatan masing-masing 8 laporan.

“Untuk seperti jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, perizinan, perhubungan dan infrastruktur, ketenagakerjaan dan sebagainya dibawah 5 laporan,” ujarnya.

Laporan itu, disampaikan melalui datang langsung ke kantor ada 35, melalui surat 29, email 12, WhatsApp 11, sosial media dan investasi inisiatif masing-masing 2, telepon dan call center ke 137 masing-masing 1.

Sementara, untuk survey kepatuhan pelayanan publik ditahun 2020 ini, Jafar mengatakan ditunda dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pengawasan dan monitoring pelayanan publik selama pandemi sendiri diantaranya posko pengaduan Bansos dan standar pelayanan test swab.

Ternyata, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai lambannya hasil test swab. Hal ini dikarenakan hanya labor Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bisa melakukan test swab. Sementara kapasitas labor BPOM itu dalam sehari bisa melakukan test maksimal 200 sample, sedangkan yang masuk per harinya bisa 300 an sample.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Dinkes baik dari Provinsi maupun Kota, pihak Labkesda, Bapelkes serta pihak terkait lainnya, diketahui bahwa kini Labor Labkesda Provinsi dalam seminggu ini sudah bisa melakukan test swab. Sehingga Dinkes Provinsi menjamin hasil test swab paling cepat keluar dalam waktu 3 hari,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, dua narasumber turut menyampaikan materi terkait maladministrasi di perdesaan serta kesehatan dan pelayanan publik yang disampaikan oleh Dasril Radjab selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Arrie Budhiartie selaku Lektor.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments