Sabtu, 12 Juni 2021

Pemprov Jambi Bantu Petani Swadaya Sawit Dapat Sertifikat ISPO

Rabu, 02 Desember 2020 | 10:52:14 WIB


/ istimewa

JAMBI - Komoditas perkebunan di Provinsi Jambi meliputi karet, kelapa sawit, kopi, kulit manis, pinang, dan tebu memberikan kontribusi pendapatan yang sangat signifikan, mencapai kurang lebih Rp 35,4 triliun. Dimana untuk kelapa sawit luas perkebunannya mencapai 1.134.640 hektare dan melibatkan 221.711 KK petani.

Pemerintah pun mewajibkan setiap usaha perkebunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasaekan hal tersebut, pemerintah Provinsi (Pemprov)Jambi melakukan Percepatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit serta Penyerahan Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk Petani Swadaya Provinsi Jambi yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (2/12/2020).

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Restuardy Daud mengatakan, Pemprov Jambi telah menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2019 dengan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Jambi dari tahun 2020-2024.

Disampaikannya bahwa perusahaan pengolahan hasil kelapa sawit yang pada awal pendiriannya keseluruhan pasokan bahan bakunya berasal dari kebun masyarakat, maka kewajiban perusahaan pengelola hasil untuk mensertifikasi ISPO kepada mitra pasokannya karena penerapan standar ISPO tidak hanya bagi pabrik pengolahannya tetapi juga terhadap pasokan bahan bakunya.

"Jika transformasi pekebun berkelanjutan dapat kita wujudkan melalui mitra usaha diharapkan usaha perkebunan di Provinsi Jambi ini akan juga dapat bersertifikat ISPO," jelas Ardy Daud.

Lebih lanjut Ardy Daud menerangkan, terkait penerapan standar ISPO, pada bulan Maret 2020 telah dikeluarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, dari regulasi ini mewajibkan setiap pelaksana usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia harus memiliki sertifikasi ISPO, bagi perusahaan perkebunan harus telah memiliki sertifikat ISPO sejak Perpres ditetapkan.

Sedangkan untuk perkebun kelapa sawit diwajibkan memiliki sertifikat ISPO dalam jangka waktu 5 tahun sejak Perpres ini diundangkan, sedangkan dari 1,1 juta hektare kebun kelapa sawit yang ada, berkisar 49,5% diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan sisanya 50,5% ini oleh petani pekebun.

"Semoga usaha perkebunan di Provinsi Jambi akan dapat berkembang lebih baik dan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah bahkan nasional dengan tetap mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun)Provinsi Jambi Agusrizal menyampaikan bahwa sertifikasi ISPO petani swadaya didanai oleh APBD sejak tahun 2018 dan telah mendapat sertifikat ISPO yaitu KUD Mutiara Bumi di Kabupaten Batang Hari, KUD Nalo Tantan Merangin Tahun 2019, dan Gapoktan Catur Manunggal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Agusrizal juga mengungkapkan, kewajiban-kewajiban sesuai dasar hukum terkait bahwa setiap perusahaan pabrik maupun perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk memiliki sertifikasi ISPO dan sebenarnya harus ada dari tahun 2017, sedangkan untuk sertifikasi ISPO Petani Pekebun Swadaya harus sudah mulai di Tahun 2019.

"Kami mengundang seluruh teman-teman perkebunan di seluruh Indonesia, mari kita melaksanakan dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk bisa membantu petani mendapatkan sertifikasi ISPO," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments