Jumat, 18 Juni 2021

Bawaslu Jambi Sebut Ada 10 Pelanggaran Saat Pencoblosan Pilgub

Sabtu, 19 Desember 2020 | 20:14:04 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi mencatat sepuluh pelanggaran saat pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) yang digelar pada Pilkada Serentak 2020.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi di Jambi, Sabtu, mengatakan pelanggaran itu disampaikan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020.

Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan beberapa catatan hasil kerja-kerja pengawasan melalui laporan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS, Panwaslu Desa atau Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten dan Kota hingga Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan data dan informasi serta laporan pengawasan, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara, maka secara umum Bawaslu Provinsi Jambi dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, masih ditemukan jajaran KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang belum menjalankan prosedur, misalnya tidak menempelkan foto pasangan calon pada papan pengumuman, tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada papan pengumuman, pengawas TPS tidak mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap, KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suara yang diterima, KPPS tidak mengecek absensi kehadiran pemilih dengan jumlah Surat Suara yang tersisa dan KPPS dalam Penulisan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah salah memasukkan data.

Kemudian masih ditemukan adanya kekurangan surat suara. Misalnya, adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batanghari dimana terdapat 53 pemilih yang tidak bisa memilih TPS 2 Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, kata Fachrul Rozi.

Ada yang menghentikan proses pemungutan suara sebelum jadwal tanpa adanya dasar hukum yang ada. Misalnya, melalui Bawaslu Kota Sungai Penuh merekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada TPS 1 Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh.

Ditemukan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian suara dilakukan dengan mencontreng bukan mencoblos. Hal ini ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Bungo melalui rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan TPS 4 Kelurahan Sungai Kerja, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo.

"Ada data daftar pemilih yang perlu akurasi dan validasi, sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih secara konstitusional bisa memilih dan datang ke TPS," tegas Fachrul Rozi.

Kemudian ada akses data khususnya Daftar Pemilih yang tidak diberikan dengan alasan informasi yang dikecualikan. Bawaslu Provinsi Jambi bahkan sudah menyampaikan secara tertulis untuk meminta akses data dalam rangka untuk melakukan analisis data Daftar Pemilih dengan tujuan dan harapan agar Daftar Pemilih berkualitas dengan indikator Akurat, Mutakhir, Komprehensif dan Transparan.

Pemahaman penyelenggaran terutama ditingkat TPS belum seutuhnya memahami apa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Pengisian Model formulir C Hasil.KWK dengan Formulir C Hasil Salinan.KWK terutama pada kolom jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan ada selisih, sehingga pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan perbaikan.

Untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rapat pleno rekapitulasi, Formulir D Hasil Kabupaten dan Kota terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan terdapat di Kecamatan Rantau Rasau tanpa mengkroscheck terlebih dahulu.

"Yang terakhir adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perolehan suara antara Formulir C Hasil KWK dan Formulir C Hasil Salinan KWK dengan Formulir D Hasil Kecamatan KWK. Hal ini terjadi di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh menyampaikan surat saran perbaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk ditindaklanjuti," kata Fachrul Rozi.

Demikianlah hasil catatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajaran pengawasan yang disampaikan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Jambi ini.

Dia menjelaskan, cecara umum, kita juga mengapresiasi bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Jambi berlangsung aman, kondusif dan ehat dan semuanya tidak terlepas dari kerjasama semua lembaga dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing, terutama pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI.


Penulis: Antara
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments