Jumat, 22 Januari 2021

Peringati HKSN, Dinsosdukcapil Jambi Salurkan Bantuan JPS Tahap II untuk 30 Ribu Rumah Tangga


Senin, 28 Desember 2020 | 11:57:50 WIB


/ Metrojambi.com

 JAMBI - Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2020 sekaligus menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap II di aula rumah dinas Gubernur Jambi, Rabu (23/12/2020).

Acara yang dihadiri oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar dan unsur Forkompinda itu dilaksanaka  dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan, sejarah peringatan HKSN ini dilatarbelakangi oleh jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial yang telah ditunjukkan oleh bangsa ini pada masa penjajahan Belanda khususnya di tahun 1948.

"Di mana pada saat itu seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu mempertahankan kedaulatan bangsa tua muda laki perempuan baik di kalangan petani pelajar pedagang pegawai dan seluruh komponen bangsa bergabung dan membentuk mata rantai perjuangan," katanya, Senin (28/12/2020).



Menurut Arief, dewasa ini semua memang tidak lagi dihadapkan pada perjuangan fisik berupa perang dan pertempuran namun Provinsi Jambi sendiri misalnya masih dihadapkan pada perjuangan untuk mengatasi beberapa permasalahan dan tantangan.

"Misalnya menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,40% pada tahun 2021 dengan pencapaian pada Maret 2020 sebesar 7,58%. Penanganan narkoba yang menempatkan Provinsi Jambi pada peringkat keempat menjadi ke-26 se-indonesia, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah penurunan angka kematian ibu serta penanggulangan bencana," paparnya.

Untuk itu, Arief menganggap begitu pentingnya peringatan HKSN ini dan meminta tidak hanya bersifat seremonial belaka, namun diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali dan meningkatkan semangat gotong royong dan modal dasar kesetiakawanan sosial.

"Kesetiakawanan sosial sendiri kita pahami sebagai nilai sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi kesadaran tanggung jawab, kesetaraan partisipasi sosial untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan semangat kebersamaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih saling berbagi demi terwujudnya kesejahteraan bersama," tuturnya.



Sebagaimana telah diketahui bahwa pada saat ini semua mengalami kesulitan dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin meningkat signifikan dengan berbagai indikasi penyebarannya yang harus diantisipasi bersama tentunya kata Arief, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini di antaranya Pemprov Jambi melakukan berbagai kebijakan dalam percepatan penanggulangan Covid-19.

"Salah satunya dengan penyediaan GPS bagi masyarakat yang terdapat atau memiliki resiko sosial akibat Covid-19," katanya.

Melalui momen HKSN ini, Arief menyampaikan Pemprov Jambi juga melaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan JPS tahap II sebanyak 30.000 rumah tangga dengan besaran alokasi bantuan sebesar Rp 300.000 perumah tangga untuk periode penyaluran pada bulan November dan bulan Desember.

Lebih lanjut dikatakannya, semoga dengan penyediaan bantuan JPS tahap II ini menjadi salah satu bentuk kontribusi serta upaya Pemprov Jambi dalam percepatan penanganan Covid-19 serta membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak saat ini. Kemudian dirinya juga berharap melalui penyaluran CPNS tahap II ini dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3 T.

"Tiga T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu mengingat evaluasi dan penyaluran JPS tahap 1 yang lalu masih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi, sehingga diharapkan pengawasan dan pemantauan dalam mensukseskan pelaksanaan percepatan proses penyaluran ini," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Fachrori Umar menyampaikan HKSN merupakan momentum untuk membangkitkan dan meningkatkan kembali semangat gotong royong, serta sebagai modal dasar dalam kesetiakawanan sosial.

Sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, secara khusus Fachrori mengajak semua komponen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi Covid-19, yakni disiplin dan konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 guna menekan penularan Covid-19, juga bergotong royong menanggulangi dampak yang ditimbulkan Covid-19.

"Kita memahami, kesetiakawanan sosial merupakan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang berlandaskan pada kesadaran, tanggung jawab, kesetaraan, partisipasi sosial dalam mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah. Melalui semangat kebersamaan, kerelaan berkorban tanpa pamrih, saling berbagi, guna mewujudkan kesejahteraan bersama," ujarnya.

Fachrori menuturkan, yang melatarbelakangi HKSN adalah jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial yang telah ditunjukkan oleh bangsa ini pada masa penjajahan, khususnya tahun 1948. Pada tahun 1948, seluruh lapisan masyarakat bahu membahu dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, dari seluruh komponen bangsa bersatu dengan membentuk mata rantai perjuangan.

"Saat ini, kita tidak lagi berhadapan dengan perjuangan fisik berupa pertempuran, tetapi dihadapkan pada perjuangan dalam mengatasi beberapa permasalahan, yaitu, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka kematian ibu dan anak, penanganan narkoba, penanggulangan bencana, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

"Kita juga tengah mengalami kesulitan dengan adanya pandemi covid-19 yang terus meningkat secara signifikan dengan berbagai indikasi penyebarannya, sehingga memerlukan dukungan semua pihak untuk mengantisipasinya," sambung Fachrori.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri telah melakukan berbagai kebijakan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, salah satunya adalah memberikan JPS Kepada masyarakat yang sangat terdampak Covid-19. Fachrori berharap penyaluran JPS sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip 3 T, yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah dan Tepat waktu.

"Karena pada penyaluran JPS sebelumnya masih terdapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga sangat memerlukan pengawasan dan pemantauan dalam menyukseskan percepatan proses penyaluran JPS," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments