Selasa, 19 Januari 2021

Refocusing APBD Tidak Pro UMKM

11 Ribu Usaha Kecil Mati Suri Akibat Covid-19

Kamis, 14 Januari 2021 | 15:12:06 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI- Refocusing APBD Provinsi Jambi dan kabupaten/kota untuk penanganan Covid-19 pada 2020 belum menyentuh pelaku usaha kecil. Padahal, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah penggerak penting ekonomi daerah yang terdampak langsung dan mengalami krisis akibat pandemi global Covid-19.

Dalam pembahasan dana penanganan Covid-19 antar DPRD dan Pemprov Jambi dua hari, stimulus untuk para pelaku UMKM juga tidak dibahas. " Ada sekitar 11.454 usaha mikro di Provinsi Jambi, hampir semuanya terdampak Covid-19," ujar ekonom Universitas Jambi Dr M Ridwansyah, SE MSc kepada Metro Jambi, Rabu (13/1/2021).

UMKM terbanyak tercatat di Kota Jambi, yakni 8.802 usaha dan Sungai Penuh sebanyak 902 usaha. "Yang paling sedikit itu di Tanjab Barat, dengan 27 usaha mikro," ujar Ridwansyah. Akibat pandemi Covid-19, sebagian UMKM gulung tikar, sebagian bertahan dengan mengurangi pekerja.

Mengingat hampir 90 persen bisnis di Jambi masuk ke dalam kategori UMKM, kata dia, seharusnya pemerintah lebih cepat menanganinya. " Jika cepat ditangani,maka bisa cepat pulihkan ekonomi Jambi. Apalagi ini sudah mulai ada vaksinasi," jelas dosen Fakultas Ekonomi Bisnis ini.

Secara nasional, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang dananya bersumber dari APBN. Sementara dari APBD?

Dalam laporan realisasi anggaran penanganan Covid-19 2020, dari Rencana Kerja Belanja (RKB) Rp 173,6 miliar, terserap sebanyak Rp 151,5 miliar. Pemanfaatannya dilaporkan untuk penanganan dampak kesehatan dan sosial melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RSUD Raden Mattaher, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosdukcapil.

Tersisa Rp 22,1 miliar yang tidak terserap. Tidak ada untuk UMKM? “Kita sudah berapa kali tuntun Pemprov untuk mendorong ke sana, khususnya penanganan ekonomi, karena ini sangat berdampak. Tapi kayaknya belum ada formulasinya," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Edi Purwanto, Rabu (13/01/2021).

Edi menyebut Pemprov tak berani mengambil terobosan. "Saya lihat Pemprov terlalu hati-hati. Terlalu takut dengan regulasi. Padahal celah hukumnya jelas, ada Perpres, Permendagri, Peraturan Bersama Menteri, bahkan dari KPK, untuk dapat diambil langkah-langkah tindakan yang sifatnya insidental, cepat," ujarnya.

Yang penting, lanjut politisi PDIP ini, uangnya tidak masuk ke kantong pribadi. "Tetapi mereka juga tetap takut untuk itu. Menurut saya cuma keberanian saja yang nggak ada," bebernya.


Penulis: Rina/Nita/tim
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments