Minggu, 19 September 2021

Setelah Pesta Demokrasi, Siapa yang Berpesta Pora?

Jumat, 08 Januari 2021 | 16:28:30 WIB


Alek Sudirman S.H
Alek Sudirman S.H / istimewa

Oleh: Alek Sudirman S.H *)

EUFORIA demokrasi baru-baru ini sudah berlalu. Tahapan demi tahapan rangkaian proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 secara serentak talah berakhir, mulai dari proses pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan hingga provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sudah ditetapkan pemenangnya.

Semua tahapan tersebut merupakan bentuk Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) yang merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu itu sendiri merupakan manifestasi dari sistem demokrasi yang telah dianut oleh negara Indonesia dalam memilih pemimpin atau kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung (Pemilu) sangat menyita perhatian publik, baik pemerintah, pelaksana pemilu, mayarakat sebagai objek politik, dan tentu para calon peserta politik, baik calon perseorangan maupun partai politik, dikarenakan proses ini melibatkan semua komponen dan kepentingan. Media cetak maupun elektronik antusias meliput berbagai kegiatan para kontestan pemilu disiarkan di berbagai media semuanya berlomba-lomba mengupdate semua kegiatan kampanye para kandidat tersebut sehingga memunculkan opini publik (public opinion).

Semua aktifitas tersebut tidak terlepas dari partisipasi politik rakyat atau antusias masyarakat itu sendiri, yakni akan hak akan kesejahteraan rakyat. Sebagai stakeholder rakyat selalu jadi korban saat Pemilu, sehingga menjadi korban politisasi dan kapitalisasi objek untuk meraih kekuasaan seperti ungkapan yang sering didengar dan sebagai jargon di setiap aktifitas politik, yakni ungkapan “Pesta Demokrasi”. Lantas di tengah ketidakpastian hukum, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang minus, pemimpin yang korup, lemahnya peran negara dalam mensejahterakan dan menumbuhkan rasa kedilan bagi Rakyat, itu lantaskah disebut pesta demokrasi, lalu siapa yang berpesta, para elit politik kah, atau cukong politik.

Partisipasi Politik

Pada pemilu kepala daerah secara serentak 2020, tingkat partisipasi pemilih sebagaimana yang disampaikan ketua KPU mencapai 76,13%. Artinya, rasa antusias masyarakat terhadap hak pilih mereka masih cukup tinggi dari target awal 77,5%.

Sebagai definisi umum menurut Prof Miriam Budiardjo, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan mereka dengan secara langsung atau tidak langsung,memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. Artinya, partisipasi politik yang dilakukan secara aktif dan massif oleh seseorang akan sangat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam proses kebijakan umum.

Di negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-ornag yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat, anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang dengan kata lain mereka mempunyai efek politik (political afficacy).

Dalam negara-negara demokrasi, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Partisipasi politik yang tidak dibarengi dengan kesejahteraan ekonomi, kelaparan dimana-mana pengangguran ketidakadilan sangat dirasakan rakyat, apalagi di tengah pandemi Covid-19, dalam kejadian tersebut bagaimana mungkin partisipasi politik yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan rakyat yang keterbelakangan ekonomi dan sosial tersebut dapat merasakan dan tertarik dengan efek politik tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa siapapun yang akan terpilih tidak akan mengubah keadaan apapun perlu diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi Jambi Triwulan II Minus 1,72 Persen.

Namun perlu juga dipahami bahwa apatis terhadap partisipasi terhadap pilitik praktis tidak perlu dirisaukan, karena partisipasi politik tidak hanya diartikan sebatas keikutsertaan dalam pemilihan umum saja, namun lebih dari itu. Diantaranya ketelibatan rakyat dlam proses politik kenegaraan dan politik organisasi massa sehingga mampu memengaruhi kebijakan publik.

Jika partisipasi politik saat pilkada saja sangat berlebihan dalam menginginkan kekuasaan, maka nantinya muncul berbagai oposisi dan pembangkangan terhadap penguasa yang tidak konsruktif. McClosky dalam tulisannya tersebut mengemukakan bahwa sikap apati ini malahan dapat diartikan sebagai hal yang positif karena memberi fleksibilitas kepada sistem politik, dibanding dengan masyarakat yang mengalami partisipasi yang berlebih-lebihan dan dimana warganya terlalu aktif sehingga menjurus ke pertikaian, fragmentasi, dan instabilitas sebagai manifestasi ketidakpuasan.

Efek Politik

Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 25 gubernur dan 274 bupati dari 34 provinsi terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2019. KPK menyebut hal ini terjadi karena biaya politik yang tinggi pada saat pencalonan dan minimnya kaderisasi dan integritas.

Biaya politik tinggi misalnya ada politik uang dan mahar politik kemudian menimbulkan praktik korupsi karena kepala daerah yang menjabat akan berpikir untuk mengembalikan modal saat berkontestasi bahkan terjadi politisasi birokrasi di Jambi.

Pilkada yang diharapkan menjadi pilkada yang aspiratif dan demokratis, sangat sulit terwujud jika sistem yang diterapkan tidak mampu memberi efek politik yang berkeadilan dan berintegritas. Sistem pengkaderan partai politik dan rekruitmen yang baik nantinya akan menghasilkan pemimpin yang baik pula. Namun sebaliknya, pilkada pada awalnya diharapkan mampu memberi harapan bagi rakyat yang awalnya telah memberi jargon-jargon pro rakyat.

Para kepala daerah yang terpilih seharusnya memiliki pemikiran yang membangun dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus memilih pemimpin yang aspiratif dan responsif.

Dari kajian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung sering menimbulkan konflik horizontal, biaya tinggi, politik uang hingga banyak yang terjerat kasus korupsi maka munculah gagasan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilihan melalui pemilihan oleh DPRD dainggap mampu meminimalisasi terhadap efek politik yang tidak pro rakyat dan melahirkan pemimpin yang kredibel. Namun wacana tersebut merupakan kemunduran demokrasi itu sendiri, rakyat tidak lagi dilibatkan dalam agenda musiman dan tidak dapat menentukan pemimpin mereka secara langsung.

Namun perlu dipahami bahwa hal tersebut merupakan bentuk model pemilihan saja, namun tidak ada korelasi antara pemimpin kepala daerah terpilih dengan model pemilihan lewat Pemilukada secara langsung maupun lewat DPRD yang terpenting adalah pembaruan sistem pada rekruitment parpol tanpa mahar politik, politik uang, politik identitas yang membuat  efek dari pilkada tersebut terasa hampa ketika para kepala daerah tersebut terpilih dan menjalankan tugasnya.

Para kepala daerah yang terpilih nantinya diharapkan tidak hanya melibatkan rakyat saat pemilu untuk meraih suara mereka saja, namun rakyat ikut andil dalam proses mempengaruhi kebijakan yang pro rakyat melalui keterlibatan dalam bebagai elemen organisasi massa, memperhatikan kaum pemuda dan orang-orang kurang mampu dan anak-anak terlantar, dengan memberikan ruang dan program yang dirasakan langasung manfaatnya oleh rakyat, sehingga pesta demokrasi yang awalnya lebih dominan hanya untuk elit dan konglomerat. Harapannya setelah itu setidaknya rakyat merasakan efek pesta demokrasi tersebut dengan terpilhnya pemimpin yang aspiratif dan responsif.

Bahwa pada akhirnya tujuan dari kehidupan bernegara dalam negara negara hukum belum tercapai, diantaranya yakni negara belum menjamin akan kesejahteraan rakyat yang merata dan Perlindungan Hak asasi manusia dibidang sosial dan ekonomi belum maksimal, bukan hanya hak atas politik.

*) Penulis merupakan tim advokat di Kantor Advokat Abdurrahman Sayuti S.H dan Rekan.


Penulis: Alek Sudirman S.H
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments