Senin, 19 April 2021

Bupati Sebut Kemingking Acakadul

Lapor ke Pj Gubernur karena Terus Didesak PT JKE, Tak Ingin Kasus Meikarta Terjadi di Muarojambi

Selasa, 23 Februari 2021 | 10:46:34 WIB


Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro
Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro / dok/metrojambi.com

Menurut Masnah, KI Kemingking masuk ke dalam skala prioritas nasional, karena itu selaku kepala daerah dia tetap memberikan dukungan. Namun, tata ruang kawasan itu harus diubah dari sebelumnya kawasan perkebunan menjadi kawasan industri.

" Akan tetapi, Pemkab Muarojambi akan mengeluarkan tata ruangnya, perizinannya, kalau ada rekomendasi dari Pusat," ujar Masnah. Nah, justru rekomendasi dari pemerintah pusat itulah yang belum didapat oleh PT JKE dan Pemkab Muarojambi sendiri.

Menurut Masnah, izin hak guna usaha (HGU) Kharisma Kemingking seluas sekitar 1.500 hektar yang akan diubah ke industri harus melalui telaah Pemerintah Pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Tidak akan semudah itu," katanya.

"Kami akan berikan izin, kalau ada rekomendasi dari Pusat," tambahnya. Karena itu lanjutnya, walaupun secara lisan, mendukung, tetapi secara perizinan harus sesuai prosedur. Masnah menyatakan tidak ingin kasus Meikarta terjadi di daerah yang dipimpinnya.

Meikarta adalah proyek perumahan besar di Bekasi yang sarat suap dalam pengurusan perizinannya. Para petinggi PT Lippo Cikarang selaku pengembang Meikarta, mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dan beberapa pejabat Bekasi diseret ke meja hijau karena terlibat suap untuk mendapatkan izin.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Doni Iskandar yang disodori sejumlah bukti permasalahan lahan KI Kemingking menyatakan bahwa permasalahan lahan adalah urusan internal PT JKE yang tidak mempengaruhi keberlanjutan proyek ini.

Kalaupun masalah itu berlarut-larut, lanjut Doni, bisa jadi nanti terjadi perubahan kepemilikan lahan KI Kemingking. “Ini hanya menyangkut bisnis mereka, internal urusan mereka ke mereka," ujarnya kepada Metro Jambi, Senin (22/2/2021).

Doni juga menyebutkan, kawasan cagar budaya yang sempat diributkan sejumlah kalangan tidak berada dalam kawasan rencana KI Kemingking. Kawasan yang diklaim cagar budaya justru berada di lokasi Pelabuhan Talang Duku dan jalan nasional menuju ke kawasan itu.

Namun, dia memastikan pelabuhan dan pekerjaan jalan tetap bisa dilanjutkan. Andai dalam pengerjaan jalan nanti ditemukan ada situs purbakala, lanjut dia, maka lokasi jalan harus diubah. "Obyek kepurbakalaan yang dilindungi itu nanti dipagari," jelasnya.


Penulis: sdp/rna/mrj
Editor: Ikbal/mrj



comments