Senin, 19 April 2021

Inspektorat Janji Panggil Disdik, Terkait Temuan BPK atas Indikasi Penyelewengan Beasiswa Rp 6,8 M


Selasa, 23 Februari 2021 | 11:13:58 WIB


Kegiatan penyaluran beasiswa SMA dan SMK tahun 2018
Kegiatan penyaluran beasiswa SMA dan SMK tahun 2018 / istimewa

Secara terpisah,  anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Kamaluddin Havis mengatakan, temuan indikasi kerugian negara tersebut harus diselesaikan sesuai prosedur. “Kita mengharapkan instansi terkait bertanggung jawab mengembalikan ke kas daerah," ujarnya.

Dia juga meminta proses pelaksanaan beasiswa ke depan diumumkan secara online sehingga terbuka dan diketahui khalayak ramai. "Ke depan harus validasi yang berhak menerima. Harus diumumkan secara online, jadi terbuka seluruhnya, si A, si B yang dapat," pintanya.

Terkait validasi, penentuan penerima beasiswa ini ternyata pernah dilaporkan ke Ombudsman Provinsi Jambi. Hal itu diakui oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Jafar Ahmad ketika dikonfirmasi Metro Jambi, Senin (22/2/2021).

Menurut Jafar, Ombudsman pernah menerima laporan dari salah satu calon penerima beasiswa tersebut. Siswa itu komplain karena tidak mendapat respon yang baik dari panitia saat menanyakan soal verifikasi dan validasi calon penerima beasiswa.

Ombudsman, kata Jafar, meminta Kepala Dinas Pendidikan menegur panitia. “Jadi yang salah harus diberi teguran. Paling tidak itu bisa menjadi pelajaran bagi panitia berikutnya,” tandasnya.

Indikasi korupsi anggaran beasiswa 2018 di Dinas Pendidikan diketahui dari laporan audit BPK 2019. Dalam salinan laporan yang didapat Metro Jambi terungkap bahwa kegiatan berbiaya jumbo tersebut bermasalah sedari awal.

Pertama, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan tidak menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian biaya beasiswa dibuat berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), yaitu sebesar Rp 2,5 juta per siswa.


Penulis: mrj/rna/ria
Editor: Ikbal/mr



comments