Senin, 10 Mei 2021

Semua Pihak Sama-sama Optimis


Rabu, 24 Februari 2021 | 09:27:38 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI – Pemohon, termohon, serta pihak terkait yakin dan optimis dengan dalilnya masing-masing dalam sidang gugatan PHPU Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi, yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Sealsa (23/02) kemarin. Pada pembuktian ini, para pihak masing-masing menghadirkan lima orang saksi ke persidangan.

Pemohon pasangan Cek Endra- Ratu Munawaroh (CE-Ratu) menghadirkan lima saksi yang diambil dari lima kabupaten yang dipermasalahkan yaiti Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tanjungjungjabung Timur, Kerinci dan Sungaipenuh, plus satu orang ahli.

Dari lima orang saksi itu, para saksi mengaku belum punya KTP serta belum melakukan perekaman e-KTP. Tapi mereka diberi kesempatan untuk memilih di TPS. Mereka juga mengaku membuat surat pernyataan belum punya KTP dan belum surat keterangan (suket) dan memberikan kepasangan O1 itu tidak ada paksaan.

Para saksi pemohon juga memberikan keterangan jika diminta membuat surat pernyataan oleh pasangan oleh paslon 03 di bawah paksaan. “Tapi siapa yang memaksa mereka tidak kenal, mengaku dari PKU dan paslon 03,” ungkap Gugum Rido Putra, kuasa hukum CE-Ratu, usai persidangan.

Selain lima saksi, pemohon juga menghadirkan saksi ahli Bambang Eka Cahya, mantan Ketua Bawaslu RI. Menuruut keterangan ahli, bahwa alat untuk memverifikasi pemilih itu ada dua, pertama KTP kedua Suket.

Namun satu  hari sebelum pencablosan, Bawaslu mengeluarkan surat edaran 0809. Dalam surat edaran itu disebutkan jika ada yang tidak punya KTP dan Suket, tapi terdaftar dalam DPT boleh memakan Kartu Keluarga (KK). “Tapi sudah dibantahkan oleh ahli, bahwa usulan KK itu tidak ada dalam undang-undang,” ungkapnya.

Faktanya lagi, dari saksi yang dihadirkan mengaku swaktu mencoblos di TPS, petugas tidak meminta KTP dan Suket. Oleh karena dia mengaku cukup optimis dalil mereka dikabulkan oleh majelis hakim.

“kami optimis, karena hakim juga terus mempersoalkan verifikasi itu, karena verifikasi ini juga tidak dilakukan secara cermat,” tukasnya.

Sementara itu, pihak termohon mengaku telah membantah dalil-dalil hukum pemohon. Menurut kuasa hukum termohon KPU Provinsi Jambi, Syahlan Samosir, soal pemilih yang tidak memiliki KTP tapi diperbolehkan memilih  itu tidak sesuai fakta.

“Faktanya dari saksi yang kita hadirkan, mereka memiliki KTP elektronik memilih juga. Dan yang paling batal lagi bahwa mereka ini tidak pernah membuat surat pernyataan di atas materai,” ungkap Syahlan yang enggan menyebut identitas kelima saksi yang dihadirkan.

Namun dia menyebutkan salah satu saksi yang dihadirkan itu adalah orangtua yang mewakili anak kandungnya yang disebut memilih tapi kenyataan tidak. “Jadi saksi ini membantah semua dalil permohonan pemohon,” tegasnya.

Syahlan menyebut, dari lima orang saksi yang dihadirkan itu tiga diantaranya adalah saksi fakta, dua lainnya adalah Ketua KPPS dan anggotannya. Karena di TPS itu disebutkan ada yang tidak memiliki KTP tapi memilih.

“Kebetulan yang disebutkan itu adalah anak KPPS. Dia menyatakan bahwa anaknya itu memang tidak menggunakan hak pilih, karena memang sedang berada di Pondok Pesantren, jad tidak memilih,” tegas Syahlan lagi.

Selain itu, Syahlan mengaku bahwa pihaknya juga berhaisl membantah keterangan salah satu saksi yang menyebut tidak punya KTP tapi menyoblos. Namun berdasarkan bukti daftar hadir pemilih nama orang tersebut ada dalam DPT, punya e-KTP.

“Tapi tidak datang mencoblos dan tidak menandatangani daftar hadir. Itu bisa kita buktikan dengan dokumen dan saksi,” tukasnya.

Oleh karena itu, Syahlan menegaskan bahwa pihaknya sangat yakin bahwa permohonan pemohon ditolak. “Kita sangat yakin gugatan mereka (pemohon, red) ditolak,” tegas Syahlan.

Dari pihak terkait yakni pasangan Haris-Sani yang menghadirkan lima orang saksi juga sangat yakin permohonan pemohon ditolak. Karena menurut Sarbaini, kuasa Haris-Sani mengatakan bahwa saksi yang mereka hadirkan membantah semua keterangan saksi yang dihadirkan pemohon.

“Semua saksi yang kita hadirkan punya KTP, dan semua saksi itu tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana yang diajukan pemohon. Saksi juga klarifikasi bahwa dia tidak pernah membuat surat pernyataan untuk 01, dan dia memilih karena terdaftar di DPT,” kata Sarbaini.

Oleh karena itu, Sarbaini juga mengatakan pihaknya cukup optimis permohonan pemohon ini tidak akan ada PSU (Pemungutan Suara Ulang). “Dari keterangan saksi tadi, kita sangat optimis tidak akan ada PSU,” tegas Sarbaini.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments