Senin, 10 Mei 2021

Kerikil Kecil itu Akankah jadi Bom Nuklir di MK


Selasa, 26 Januari 2021 | 20:12:49 WIB


/

Oleh: Dr. Dedek Kusnadi, M.Si, MM *)

PAGI tadi, Selasa 26 Januari 2021, saya bertemu orang-orang hebat. Beberapa dari kelompok akademisi.

Ada Dr. Pahrudin. Dia teman saya, dosen STISIP sekaligus pendiri PUTIN. PUTIN merupakan lembaga riset, persis seperti Puskaspol, lembaga tempat saya bernaung.

Ada pula Dr. Syamsir, Ketua Jurusan IPOL dan IPEM FH Unja. Ada Bahren Nurdin, pendiri PUSKADEMIA, juga dosen UIN STS Jambi, yang nimbrung lewat aplikasi zoom.

Forum diskusi itu juga dihadiri perwakilan tim sukses Pilgub Jambi. Ada Hasan Mabruri, mewakili tim kosong tiga (Haris-Sani), yang hadir melalui aplikasi zoom. Sementara Akamaludin yang diundang mewakili tim kosong satu memilih tak hadir.

Teman-teman dari penyelenggara pemilu juga datang. Ada Apnizal mewakili KPU Provinsi. Sementara karib saya dari Bawaslu Provinsi Jambi, Fachrul Rozi juga hadir via zoom.

Mochammad Farisi, dari KOPIPEDE, yang menginisasi acara itu juga mengundang rekannya dari JADI Provinsi Jambi, Muhammad Aris. Siti Masnidar, dari jamberita.com juga hadir dari kalangan pers.

Berlangsung selama hampir tiga jam, bertempat di N-Joy Café kawasan Jelutung, diskusi dimulai pukul 09.00 pagi dan berakhir menjelang zuhur, pukul 12.00 WIB. Tema diskusi adalah Catatan Kritis Pilkada 2020 di Provinsi Jambi.

KOPIPEDE sebetulnya membuka ruang diskusi untuk semua Pilkada, termasuk Pilkada di Kabupaten/kota yang dihelat 9 Desember kemarin. Tapi, arus diskusi justru mengalir deras ke masalah Pilgub Jambi.

Sambil tergelak tawa, semua orang beresempatan bicara. Dengan durasi yang sama.

Kami menyoal 10 isu yang disiapkan panitia. Mulai dari produk hukum pemilu, tahapan pilkada, proses penjaringan dan seleksi bakal calon di partai politik, isu sara, pelanggaran pemilu, money politik, visi misi hingga partisipasi pemilih.

Sejak awal saya menduga waktu tiga jam takkan cukup menuntaskan diskusi, dengan isu sebanyak itu. Apalagi seabreg isu itu sangat menarik dibahas.

Nah,

Pagi itu, saya memilih membahas ihwal produk hukum dan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi saya ini menarik, karena isu ini masih hangat dan sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukankah gugatan paslon 01 CE-Ratu ke MK itu didasari persoalan produk hukum pemilu dan masalah DPT?.

Tengok saja, gara-gara dua hal ini proses penetapan paslon terpilih (Al Haris-Sani) menjadi tertunda. Seiring diskusi itu, kami mendapat update informasi bahwa MK menerima gugatan CE-Ratu dan akan menyidangkan kasus ini, mulai Februari bulan depan.

Sehingga, siapa yang bakal ditetapkan sebagai gubernur terpilih akan molor lagi.

Kenapa menarik?

Di forum itu, saya sampaikan analisa kajian gugatan CE-Ratu, yang dilayangkan lewat pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra. Saya sudah berulang-ulang membaca isi gugatan itu.

Saya memang bukan pakar hukum. Tapi, saya bisa memahami intisari gugatan yang dilayangkan itu.

Masalah utama yang disoal Yusril, adanya temuan 13.487 suara yang berasal dari pemilih illegal. Kenapa saya sebut pemilih illegal. Karena menurut Yusril, suara itu muncul dari pemilih yang tak punya hak memilih.

Suara itu tersebar di beberapa TPS di 5 Kabupaten/kota. Dalam petitumnya, Yusril menuding munculnya suara illegal sebanyak 13.487 itu karena kelalaian KPU dan Bawaslu, selaku pengawas Pemilu.

Pakar hukum tata Negara itu menukil pasal 5 PKPU RI Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas pertauran KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Ketentuan pasal itu menyebutkan satu-satunya syarat utama agar seseorang dikatakan memiliki hak untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya secara sah adalah dengan pembuktian melalui KTP elektronik.

Atau mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil.

Disinilah titik masalahnya.

Klaim Yusril, mereka menemukan sebanyak 13.487 suara, yang muncul di TPS, tapi tanpa bisa dibuktikan dengan e-KTP atau SUKET.

Sederhananya, KPU dan Bawaslu dianggap telah menabrak aturan yang mereka buat sendiri.

Kalaulah betul gugatan CE-Ratu ini, maka KPU dan Bawaslu selaku wasit di Pemilu telah membuat kesalahan fatal. Sebab, gara-gara ini, proses demokrasi di Provinsi Jambi menjadi terhambat.

Saya katakan di forum itu. Kalaulah masalah DPT ini beres sejak awal, tentu akan tertutup peluang bagi kandidat yang kalah untuk mengajukan gugatan. Sehingga warga Jambi sudah bersiap menyambut pelantikan Gubernur baru.

Tapi, proses pelantikan gubernur baru menjadi molor. Apalagi jika MK memutuskan PSU. Proses pelantikan gubernur baru tentu akan molor lagi hingga akhir tahun 2021.

Proses pembangunan boleh jadi akan terhambat. Untuk sementara waktu, Provinsi Jambi akan dipimpin oleh penjabat kiriman dari Jakarta. Yang kewenangannya serba terbatas.

Siapa yang rugi jika pembangunan terhambat?

Yang rugi tentu warga Jambi.

Di akhir diskusi, saya kembali mengingatkan jangan sampai masalah DPT ini dianggap sepele. Karena seperti kata sebuah pepatah “Kita sering jatuh karena kerikil-kerikil kecil, bukan bebatuan besar. Jangan sepelekan masalah kecil”

Kita akan lihat apakah kerikil kecil itu akan jadi bom nuklir, yang ledakannya dahsyat di MK.

Sebelum menutup diskusi, sambil melempar senyum, saya menghaturkan salam takzim kepada teman-teman KPU dan Bawaslu.

Merekalah garda terdepan, yang siang malam, hampir 24 jam memastikan proses pemilu berjalan lancar.

Saya tentu menaruh hormat setinggi-tingginya. Mereka patut mendapat penghargaan. Soal kerikil kecil tadi, semoga menjadi evaluasi untuk proses demokrasi selanjutnya.

*) Penulis adalah dosen UIN STS Jambi, peneliti Puskaspol Jambi


Penulis: Dr. Dedek Kusnadi, M.SI, MM
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments