Minggu, 18 April 2021

Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Akan Inventarisir Aset di OPD


Selasa, 02 Maret 2021 | 14:47:15 WIB


/ istimewa

JAMBI -  Untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan eksekutif DPRD Kota Jambi sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Dan Pansus yang dibentuk pun sudah membuat rencana kerja dan apa saja yang menjadi target pembahasan.

Seperti Pansus, Pengelolaan barang milik daerah yang diketuai oleh Sutiono.

Sutiono mengatakan Perda yang diketuainya merupakan perda turunan dari No.19 Tahun 2016 dan PP 28 Tahun 2020. Minggu, (28/2/2020).

"Yang pada intinya, Perda ini sangat bagus karena untuk pencatatan dan penatausahaan kembali aset-aset barang milik daerah. Disini Pansus akan bekerja menginventarisir aset-aset yang ada di OPD sebagai pengelola yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya.

Dikatakannya, nantinya Pansus bisa berkesimpulan dan meneliti harta kekayaan tetap Pemerintah Kota ini serta harga kekayaan bergerak. "Yang mana nanti masa umurnya sesuai dengan PP 2020 itu sudah 7 tahun, maka itu sudah wajib dilelang. Jadi intinya kita hanya memperkuat Perda itu, implementasi dari Pemendagri dan PP 28 Tahun 2020," tukasnya.

Selanjutnya, mereka akan segara untuk mengoptimalisasi aset kekayaan milik daerah sehingga statusnya jelas kepemilikannya, serta tidak ada lagi rawan gugatan dari pihak lain.

"Untuk masalah target kita belum bisa menargetkan karena kita masih berada di tahap beberapa hari. Tapi Senin 1 Maret kita akan memanggil OPD terkait yang menguasai barang milik daerah itu. Contohnya di PUPR, banyak barang aset yang bergerak seperti alat berat," ungkapnya.

Ia juga menambahkan dalam pertemuan tersebut nantinya pihaknya akan meminta datanya dahulu. Misalnya di PUPR ada berapa aset yang di kelola.

Begitu juga dengan Diknas, ia mengatakan berapa saja asetnya, seperti rumah guru dan lain sebagainya.

"Hak dari Pemerintah Kota bagian dari Eksekutif dan Legislatif. Legislatif ya harus tau kekayaan Pemerintah Kota ini sebenarnya berapa. Untuk target belum bisa, apakah sebulan atau dua bulan karena dilihat persoalan apa yang menjadi kajian kami," paparnya.

Selain memanggil OPD terkait, Sutiono mengatakan Pansus I tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga mengundang BPKD, Bappeda. 


Penulis: Nita
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments