Senin, 19 April 2021

Direktur PT KJS Dituntut Paling Berat


Jumat, 22 Januari 2021 | 07:47:18 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI - Direktur PT Kalingga Jaya Sakti, Ali Arifin, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek multiyears aspal jalan Tebo tahun anggaran 2013-2015 dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo dengan pidana penjara selama 13 dan 6 bulan (13,5 tahun).

Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Kamis (21/1/2021). Selain tuntutan pidana, terdakwa yang saat ini berstatus tahanan kota juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 300 juta rupiah subsider enam bulan dan segera ditahan.

Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 22,5 miliar rupiah dikurangi dengan uang yang telah disita senilai 1,5 miliar rupiah dan uang yang sudah dititipkan terdakwa kepada JPU selama persidangan sebesar 3,7 miliar rupiah.

Sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp 17,3 miliar rupiah. "Bila tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita untuk dilelang untuk negara. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama empat tahun," ujar JPU dalam surat tuntutannya.

Sementara terdakwa Ir. Saryono, Direktur PT Rimbo Peraduan dituntut lebih ringan. Dia ditintut dengan pidana penjara selama selama 8 tahun dan 6 enam bulan.  Terdakwa juga dituntut pidana denda senilai 300 juta rupiah subsider enam bulan pidana kurungan.

Sepanjutnya terdakwa Musasi Pangeran Batara dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara, denda 300 juta rupiah, subsider en bulan kurungan. Sementara Deni yang berperan sebagai kuasa direktur dituntut lebih berat yaitu selama 10 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta rupiah subsider enam bulan kurungan.

Dia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 11,2 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan setelah keputusan hakim berkekuatan tetap maka harta benda terdakwa dapat disita untuk dilelaang menutupi uang pengganti. Dalam hal tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Untuk diketahui, keempat terdakwa terlibat dalam proyek pengerjaan jalab paket 10 pengaspalan dari Pall 12 sampai Jalan 21 Unit 1, Kabupaten Tebo. Paket pekerjaan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Tebo melalui pendanaan Multiyears dati tahun 2013 sampai 2015. Pagu anggaran pada paket 10 sekitar 60 miliar rupiah.

Nanun dari hasil pekerjaan diduga terjadi perbuatan melawan hukum,  karena tidak sesuai spesifikasi yang mengakibatkan kerugian negara senilai 22,5 miliar rupiah.

Untuk paket 11 nilai pagu anggaran 30 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Tebo tahun 2013-2015. Namun hasil pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi awal sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai 11,2 miliar rupiah.

Setelah pembacaan surat tuntutan ini, majelis hakim yang diketuai Yandri Roni, Erika Sari Emsah Ginting dan Amir Azwan masing-masing anggota memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Oleh majelis hakim sidang ditunda.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments