Senin, 19 April 2021

Disorot Ombudsman, Musrenbang Diharap Tidak Disusupi Kepentingan Politik


Selasa, 26 Januari 2021 | 20:26:31 WIB


Jafar Ahmad
Jafar Ahmad / dok/metrojambi.com

JAMBI - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mendorong kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Jambi yang menjadi tahap awal pengajuan usulan pembangunan tidak hanya sekedar formalitas.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melakukan Musrenbang mulai dari tingkat dasar, yakni tingkat kelurahan. Beberapa kelurahan di Kota Jambi sudah mulai menggelar Musrenbang untuk mengajukan usulan pembangunan.

Usulan hasil Musrenbang tersebut nantinya akan diverifikasi berdasarkan skala prioritas sebelum dibawa ke Kecamatan hingga ke tingkat Kota. Penilaian prioritas diutamakan untuk fasilitas umum, akses ke rumah ibadah, dan akses menuju sarana pendidikan.

Ombudsman Jambi meminta agar Musrenbang sebagai wadah untuk menampung usulan masyarakat tidak hanya menjadi kegiatan formalitas saja. Pemkot harus menjadikan hasil Musrenbang sebagai bahan dalam merencanakan pembangunan kota. Pemkot juga perlu mempertimbangkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memutuskannya.

“Kita mendukung kegiatan Musrenbang. Kita berharap juga DPRD dapat mendengarkan usulan-usulan hasil dari hasil Musrenbang dalam membuat keputusan, tentunya tetap dengan mengikuti skala prioritas. Jangan sampai DPRD mendengar aspirasi dari pihak lain sebelum mendengar aspirasi masyarakat,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, Jafar Ahmad, Selasa (26/1/2021).

Diketahui bahwasanya pada tahun 2021 ini, warga Kota Jambi mulai mengajukan usulan pembangunan melalui e-planning Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi.

Menanggapi hal tersebut, Ombudsman Jambi berharap dengan sistem e-planning Bappeda dan hasil rapat DPRD akan sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa disusupi oleh kepentingan politik.

“Kita berharap dengan sistem e-planning Bappeda dan keputusan DPRD kegiatan ini tidak disusup oleh kepentingan politik yang kurang akomodatif sehingga dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat,” papar Jafar.

Ombudsman Jambi sebagai pengawas pelayanan publik akan turut andil untuk mengawasi kegiatan perencanaan pembangunan tersebut. “Ombudsman Jambi juga mengajak masyarakat untuk turut serta melaporkan apabila dalam kegiatan tersebut terjadi maladministrasi,” tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments