Minggu, 13 Juni 2021

Setiadi: Beda Perhitungan

Rabu, 10 Maret 2021 | 11:12:09 WIB


Kabid Anggaran, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Setiadi.
Kabid Anggaran, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Setiadi. / istimewa/GATRA

SAROLANGUN - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sarolangun menyatakan tetap akan menindaklanjuti temuan BPK terkait ADD 2019 yang disebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Keuangan BPPKAD, Setiadi menerangkan, komposisi ADD mencakup dana desa dan dana program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK). Pada 2017, kata dia, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat yang menyatakan ADD cukup 10 persen dari APBD.

Baca juga : Main Pangkas Dana Desa, BPK Sebut Dinas PMD dan TAPD Sarolangun Langgar Undang-Undang


Penulis: rio
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments