Minggu, 20 Juni 2021

Setiadi: Beda Perhitungan

Rabu, 10 Maret 2021 | 11:12:09 WIB


Kabid Anggaran, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Setiadi.
Kabid Anggaran, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Setiadi. / istimewa/GATRA


Karena itu, lanjut dia, sejak 2018 Pemkab Sarolangun memakai mekanisme tersebut. Ternyata menurut BPK tidak begitu. “Menurut mereka, P2DK bukan termasuk golongan ADD, sehingga dikatakannya jadi kurang," jelas Setiadi, Selasa (9/3).

"Memang itu diakui kurang karena ternyata perhitungannya berbeda dengan perhitungan kami," katanya.

Atas temuan BPK, lanjut Setiadi, TAPD Sarolangun diwajibkan menganggarkan kekurangan sekitar Rp 12 miliar lagi. Namun, lanjutnya, tidak sekaligus dalam setahun anggaran.

Setiadi memastikan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti temuan BPK tersebut, namun tidak mengetahui pasti kapan menganggarkan kekurangan Rp 12 miliar itu. "Kita akan lihat keuangan dulu, jadi belum dapat dipastikan," pungkasnya.


Penulis: rio
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments