Selasa, 18 Mei 2021

Pemprov Siap Pulihkan Perekonomian Jambi

Potong Rp 398 M APBD 2021 Untuk Program PEN

Jumat, 12 Maret 2021 | 14:58:42 WIB


Sekda Provinsi Jambi, H Sudirman
Sekda Provinsi Jambi, H Sudirman / istimewa

JAMBI – Dalam rangka melakukan penanganan Covid-19 di Jambi, Pemprov potong Rp 398 Miliar dari APBD 2021 untuk membuat program PEN. Hal ini di nilai mampu kembalikan perekonomian masyarakat, pasca tergerus sejak maret 2020 lalu.

Sebagaimana di ketahui, dampak dari Pendemi Covid-19, sejak setahun silam mengharuskan kembali adanya Refokusing Anggaran di tahun 2021. Baru-baru ini di ketahui, Kemenkeu mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor II/PK-2021, berisi tentang penyesuaian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Tak terkecuali di Provinsi Jambi. Kabarnya, di APBD 2021 ini, Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) akan memberlakukan Refokusing atau memotong anggaran sebesar 542 Miliar, untuk penanganan Covid-19.

Berbeda sebelumnya, selain untuk penanganan Covid-19, dana Refokusing Pemprov ini nantinya juga akan di pergunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Seperti yang di sampaikan Sekda Provinsi Jambi, H Sudirman usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (12/03/2021).
Sekda mengatakan sebagai upaya meminimalisir dampak Covid-19 di sektor ekonomi, nantinya sekitar 398 Milliar yang di Refocusing dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 ini, peruntukkan untuk program PEN.

“Ada juga kaitannya untuk PEN dan Jaringan Pengaman Sosial, nominal nya sekitar 398 milliar yang harus di alokasikan ke sana,” ungkapnya.

Di ketahui sebelumnya, Sekda membeberkan tahapan Refokusing masih dalam proses inventarisir anggaran. Namun, Ia juga menjelaskan Program PEN di harapkan mampu mendongkrak laju ekonomi masyarakat Jambi.

“Memberikan bantuan sosial, apakah dalam bentuk sembako. Atau uang berupa Jaringan Pengaman Sosial,” jelasnya.

Selain itu, Refocusing kali ini tidak hanya berupa bantuan saja. Akan tetapi juga di rencanakan dana 398 Milliar, akan di pergunakan untuk pelatihan UMKM dan usaha-usaha menengah lainnya.

“Bisa juga pelatihan kepada UMKM atau usaha-usaha kecil masyarakat yang terdampak,” tambahnya. Kemudian, sebagai tindak lanjutpihaknya telah berkordinasi kepada OPD terkait, bagaimana teknis pelaksanaan PEN.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments