Minggu, 20 Juni 2021

Biaya Fiktif Rp 348 Juta, Mantan Kadis dan Pegawai Dinas P3A Diminta Kembalikan Uang Negara

Senin, 15 Maret 2021 | 10:00:19 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

"Kalau ada temuan, ya kita surati dan kita sampaikan untuk ditindak lanjuti," ujar Busron menjawab Metro Jambi, Jumat (12/3/2021) pekan lalu.

Untuk temuan BPK di Dinas P3A, tambah dia, sudah diminta kepada kepala dinasnya untuk mengembalikan uang ke kas daerah. “Sudah ada tindak lanjutnya supaya on progress-nya lunas. Secara bertahap, pasti diganti oleh yang bersangkutan," tegasnya.

Ditanya bagaimana dengan kepala Dinas P3A yang ternyata telah pensiun, Busron mengatakan bahwa itu kewenangan instansi terkait untuk tetap menagihnya. “Yang namanya jabatan tetap dinas terkait yang menelusuri lagi, walaupun yang bersangkutan sudah pensiun," jelasnya.

Dari penelusuran Metro Jambi terhadap hasil audit BPK diketahui bahwa cairnya sejumlah dana kegiatan fiktif di Dinas P3A dilakukan dengan berbagai modus. Salah satunya adalah mencairkannya tanpa melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Diantaranya adalah kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peraturan UU PUG dan satu lagi Sosialisasi serta Pembinaan Organisasi Perempuan. Nilainya masing-masing Rp 30 juta.

Atas kegiatan tersebut terdapat bukti pengeluaran oleh bendahara, namun PPTK menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana. Anehnya, kegiatan tersebut tetap dicatat di dalam buku kas umum (BKU) sebagai kegiatan yang terlaksana.

Modus lain adalah mencairkan dana dari bendahara untuk biaya kegiatan dengan SPJ yang tidak sah atau tanpa SPJ sama sekali. Di antaranya disebut untuk perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, rakor kesetaraan gender, Pengembangan Kota Layak Anak, pendidikan seksual dini, komunikasi informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan, dan lain-lain. Totalnya Rp 288,66 juta.

 


Penulis: Mario
Editor: Ikbal/mrj



comments