Rabu, 19 Mei 2021

Ingin Rumah Guru Diisi Guru Aktif


Senin, 15 Maret 2021 | 11:43:24 WIB


Walikota Jambi Fasha membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara.
Walikota Jambi Fasha membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara. / istimewa

JAMBI - Walikota Jambi Fasha membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara.

Dihadiri oleh Kepala Kejari Kota Jambi Fajar Rudi dan kepala-kepala OPD Kota Jambi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi. Senin, (15/3/2021).

Selain itu dalam kegiatan itu mengharapkan jajaran OPD untuk lebih aktif dalam jajaran hukum, layanan hukum dan lainnya dengan pengacara negara khususnya di Kota Jambi.

"Melaksanakan forum grup diskusi bantuan hukum terkait permasalahan tata usaha negara, yang memang banyak ditemui perseteruan dengan masyarakat maupun kelompok usaha ataupun komunitas," ujar Fasha.

Kemudian kegiatan tersebut juga membahas permasalahan lain terkait penyelenggaraan pemerintahan yakni seperti masalah aset, pajak, dan lainnya.

Fasha mengatakan terkait permasalahn aset yang sampai saat ini belum terselesaikan, sebab dikatakan penyelesaian aset memang banyak yang belum disertifikatkan seperti lahan yang milik pemerintah.

"Namun saat ini sudah jauh berkurang," katanya.

"Berharap ada percepatan selama saya jadi Walikota sehingga pengganti saya nanti tidak ada ditemukan masalah ini lagi," imbuhnya.

Kemudian ia mengatakan permasalahan yang paling utama ialah terkait perumahan guru, karena diketahui banyak aset Pemerintah Kota Jambi perumahan guru tidak lagi ditempati oleh guru yang bersangkutan.

" Akan menyelesaikan masalah ini dengan dinas terkait, inginnya perumahan guru ini diisi oleh guru yang aktif baik ASN maupun Non ASN, bila perlu nanti akan dibangunkan lagi perumahan ini," paparnya.

Sementara itu, Fajar Rudi mengatakan selama Fasha menjadi Walikota Jambi telah banyak capaian-capaian yang diraih. "Tapi kami ingin lebih mendorong lagi supaya percepatan ekonomi ini kembali pulih lagi," ujarnya.

Dikatakannya, akan terus mendorong supaya ada pendapatan Pemerintah Kota Jambi selain daripada pendapatan pajak.

Kemudian untuk pajak yang menunggak, dikatakan pihaknya akan lakukan persuasif dengan tidak melakukan kekerasan tapi secara negosiasi agar yang menunggak tetap berjalan, tapi mampu membayar pajaknya sehingga tidak merusak tatanan ekonomi yang sudah berjalan selama ini.

Ia mengatakan, laporan BPK telah masuk ke Kejari. "Ada temuan kelebihan pembayaran dari proses pekerjaan yang nilainya tidak signifikan jadi itu diselesaikan melalui APID (Aparatur Pemeriksaan Internal Dari Pemerintah Kota Jambi) yang diketuai oleh inspektorat," katanya.

Selanjutnya, berdasarkan kesepakan dari Mendagri, Jaksa Agung, dan Kepolisian bahwa temuan seperti ini dikembalikan dari mana asal dana penganggaran itu, dan pada umumnya mereka ada yang melunasi ada yang mencicil, jadi disesuaikan dengan kemampuannya.

Selain itu, dikatakannya bahwa Kerugian Negara sejak 2020 ada sebesar 1,4 Miliar sudah kembali.  "Dari beberapa bukan dari satu pekerjaan, ini kalau dinaikan ketingkat penyidikan tentu biaya penyidikan lebih besar daripada kerugian negara yang ditimbulkan sehingga kita sarankan untuk dikembalikan. Nanti uangnya masuk ke APBD kota jambi melalui Kas Daerah dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan  Kota Jambi," paparnya. 


Penulis: Nita
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments