Minggu, 25 Juli 2021

Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tidak Melakukan Penyidikan, 14 Diantaranya di Jambi

Rabu, 31 Maret 2021 | 14:56:44 WIB


Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo / Antara

 JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan penyidikan.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, keputusan tersebut memperhatikan soal program prioritas Commander Wish pada tanggal 28 Januari 2021.

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan polsek hanya untuk pemeliharaan kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu," kata Sigit dalam surat keputusan itu.

Keputusan itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri itu berlaku untuk 1.062 polsek yang tersebar di 34 polda di tiap provinsi di Indonesia.

Sementara itu, dari 1.062 Polsek tersebut, 14 diantaranya berada di wilayah hukum Polda Jambi. Yang pertama yakni Polsek Pelabuhan Talang Duku dengan kriteria Polsek yang menerima Laporan Polisi (LP) maksimal 10 pertahun dan waktu jarak tempuh dari Polsek ke Polres maksminal 1 jam dengan kendaraan roda dua atau roda empat.

Kemudian di wilayah hukum Polres Muaro Jambi, yaitu Polsek Kumpeh Ulu dan Sungai Bahar. Di wilayah hukum Polres Merangin yakni Polsek Muaro Siau dan Polsek Tabir Ulu, dengan kriteria yang sama maksimal menerima 10 LP pertahun.

Selanjutnya, di wilayah hukum Polres Tanjab Barat yaitu Polsek Kawasan Pelabuhan Marina dan Tungkal Ulir. Sementara untuk di wilayah hukum Polres Tebo yaitu Polsek VII Koto Ilir, di wilayah Polres Bungo yakni Polsek Tanah Sepengal Lintas.

Kemudian di wilayah hukum Polres Tanjab Timur yaitu Polsek Rantau Rasau, Sadu, Berbak, Mendahara Ulu dan Sabak Barat.


Penulis: Ikbal/Ant
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments