Senin, 27 September 2021

Protes Larangan Mudik, Minta Pemerintah Beri Stimulus

Senin, 05 April 2021 | 10:29:38 WIB


Ilustrasi mudik
Ilustrasi mudik / dok/Metrojambi.com

Sayangnya, Satria belum bisa membandingkan selisih pendapatan PO Putra Remaja sebelum dan selama pandemi. " Kalau kita kurang tahu. Bos kita kan di Yogyakarta, kita mengendalikan perwakilan Jambi saja," imbuhnya.

Dia meyakini, tidak hanya pengelola jasa angkutan, masyarakat luas pun pasti banyak yang mengeluh. " Kita tidak bisa melawan. Kita tunggu saja keputusan final pemerintah bagaimana. Kalau menurut berita, kita mudik dilarang pada 6-17 Mei, " ujar Satria.

Keluhan serupa disampaikan pengelola PO Damri, perusahaan otobus pelat merah. " Belum ada sosialisasi dari Dishub, tetapi kalau larangan mudik itu berlaku, kerugian per hari sekitar Rp 5 juta dari dua armada ke Jawa," ujar Yulizar, pengelola loket PO Damri.

Dijelaskannya, dalam seminggu Damri bisa mengalami kerugian sampai Rp 35 juta. " Di Jambi ada sekitar 40 jasa angkutan darat tujuan Jawa dan antar provinsi lain di Sumatra. Semua pengelola berharap mudik diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 31 Maret 2021 meminta para menteri dan kepala lembaga meniadakan kegiatan mudik Lebaran. Larangan berlaku bagi aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal itu juga diimbau tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.


Penulis: Achy
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments