Jumat, 7 Mei 2021

300 Sumur Minyak Ilegal di Batanghari Ditutup


Rabu, 07 April 2021 | 20:16:40 WIB


Salah satu sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang ditutup tim gabungan
Salah satu sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang ditutup tim gabungan / Metrojambi.com

 JAMBI - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi bersama sejumlah instansi terkait sejak 1 April lalu menggelar operasi penertiban terhadap aktivitas illegal drilling.

Salah satu sasarannya adalah aktivitas illegal drilling di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Operasi dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dany Setiyono.

Turut serta dalam operasi tersebut Bupati Batanghari M. Fadhil Arief, Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto, serta unsur Forkopimda Batanghari.

"Kegiatan yang kita lakukan ini dalam konteks penegakan hukum dengan melakukan penertiban terhadap sumur-sumur minyak ilegal yang masih beroperasi agar tidak aktif lagi dan tidak bernilai ekonomis," kata Sigit saat dikonfirmasi, Rabu (7/4/2021).

Sigit menyebutkan, penertiban dilakukan dengan merusak sumur minyak ilegal supaya pelaku atau pemodal tidak lagi kembali, dan tidak lagi memiliki daya tarik.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan dalam kurun waktu tiga hari pihaknya telah menutup sekitar 300 sumur minyak ilegal dan 30 bak seller.

"Luas area ini kurang lebih 40 hektare dan sudah dilakukan operasi. Namun, masih banyak potensi sumur-sumur ilegal yang belum disentuh karena kesulitan medan tempuh," sebut Sigit.

Dikatakannya lagi, dampak dari ilegal drilling ini sangat besar terhadap alam, karena dapat menyebabkan tercemarnya air, tanah, udara, dan kesehatan masyarakat.

Maka dari itu, setelah menutup sumur minyak ilegal, Sigit mengatakan pihaknya melakukan rehabilitasi awal dengan cara meratakan tanahnya agar bisa rehabilitasi kembali terhadap alam dan hijau kembali.

Sigit juga mengatakan, tidak hanya penegakan hukum, Polda Jambi dengan Pemda Batanghari, TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta SKK Migas dan Pertamina terus mendorong upaya mencari solusi permanen salah satunya yaitu dengan memberikan payung hukum terhadap pengelolaan sumur oleh masyarakat.

Sesuai dengan peraturan migas yang ada, masyarakat diberikan peluang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa Bungki ini yakni berupa sumur Minyak ini agar dikelola secara swadaya melalui BUMD, BUMN, dan Koperasi maupun swasta.

"Upaya ini tidak bisa berdiri sendiri, masyarakat juga harus mendukung dan membantu upaya yang telah kita laksanakan," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Batanghari M. Fadhil Arief mengatakan, potensi untuk menjadi pertambangan rakyat di Desa Bungku ini sangat besar. Maka dari itu, Pemda Batanghari senantiasa mendorong agar sumur minyak ilegal ini menjadi pertambangan rakyat yang dipayungi dengan aturan hukum.

"Kita mendorong bersama pihak kepolisian, TNI dan kejaksaan kepada Kementerian ESDM agar pengelolaan ini menjadi pertambangan rakyat, tinggal bagaimana kita menunggu sambutan dari pemerintah pusat," ujarnya.


Penulis: Novri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments