Senin, 17 Mei 2021

Indikasi Mark Up Dana Covid, RSUD dan Dinkes Merangin Jadi Sorotan BPK


Kamis, 08 April 2021 | 09:57:50 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

BANGKO – Pemanfaatan dana penanganan Covid-19 harus dipelototi. Sementara masyarakat diminta menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, ada saja kemungkinan dana besar untuk memerangi pandemi global ini dimanfaatkan secara tidak wajar.

Seperti yang ditemukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi di Kabupaten Merangin. Dana penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Merangin dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kolonel Abunjani terindikasi tidak wajar senilai Rp 500 juta.

Selain tak wajar, pemilihan dua perusahaan penyedia barang bagi Dinkes dan RSD itu juga cukup mencurigakan. Informasi yang diperoleh, Dinkes Merangin menerima dana belanja tidak terduga (BTT) pada 20 Mei 2020 sebesar Rp 2,6 miliar untuk penanganan Covid-19.

Dana itu dimanfaatkan antara lain untuk membeli alat-alat kesehatan kepada PT CDD yang beralamat di Jakarta sebesar Rp 777 juta. Ternyata, sebagaimana tertulis dalam laporan audit yang salinannya didapat Metro Jambi, PT CCD tidak terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Perusahaan ini pun baru pertama kali menjadi penyedia jasa di Dinkes Merangin. Yang membuat sorotan semakin tajam adalah ketika auditor menemukan adanya pemborosan atau harga di luar kewajaran yang terindikasi mark up dalam pembelian peralatan melalui PT CDD.

Diantara yang dibeli adalah masker N95 senilai Rp 92 juta, sepatu boots Rp 100 juta, kacamata Goggle Rp 112 juta, face shield Rp 87 juta, dan  thermometer gun Rp 250 juta.

Pemborosan terbaca dari laporan yang menyebutkan bahwa harga wajar barang-barang yang dibeli dari PT CDD itu “hanya” Rp 569 juta, tidak sampai Rp 777 juta seperti yang dilaporkan Dinkes. Ada indikasi mark up sebesar Rp 137 juta.

Indikasi pembengkakan misalnya dilakukan pada pembelian sepatu boots, yang harga wajarnya Rp 68 juta tetapi nilai kontrak ke PT CDD mencapai Rp 100 juta. Sementara sarung tangan panjang yang harga wajarnya Rp 15 juta nilai kontraknya dengan PT CDD sebesar Rp 30 juta.

Kepala Dinkes Merangin Apdaie yang dikonfirmasi pada Rabu (7/4) mengakui adanya temuan tersebut. Namun, kata dia, Dinkes sudah mengembalikan uang yang menjadi temuan auditor BPK.

“Sudah dikembalikan semua, baik yang di rumah sakit maupun di Dinas Kesehatan,” ujar Apdaie.


Penulis: ndi/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments