Senin, 2 Agustus 2021

Indikasi Mark Up Dana Covid, RSUD dan Dinkes Merangin Jadi Sorotan BPK

Kamis, 08 April 2021 | 09:57:50 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

Dia mengatakan, anggaran yang menjadi temuan BPK wajib dikembalikan dalam waktu 60 hari. Ditegaskannya, pengembalian sudah dilakukan ke kas daerah. “Bukti setor sudah kami sampaikan pada Inspektorat Merangin," kata Apdaie lagi.

Temuan di RSD Kolonel Abunjani lebih besar lagi, yakni Rp 362,5 juta. Diketahui, RSD menerima dana BTT Covid-19  dalam dua tahap, yakni 20 Mei 2020 sebesar Rp 3,88 miliar dan pada 16 Juli 2020 sebesar Rp 2 miliar. Total hampir Rp 5,9 miliar.

Lagi-lagi dana sebanyak itu dibelanjakan kepada PT CDD dan satu lagi PT SCM –keduanya juga berkedudukan di Jakarta. Keduanya juga pendatang baru bagi RSD. Bahkan, PT SCM sama sekali tidak pernah menjadi penyedia barang dan jasa di pemerintahan.

PT CDD menerima Rp 979 juta, sedangkan PT SCM menerima Rp 1,9 miliar untuk pembayaran berbagai jenis barang kebutuhan medis. Totalnya Rp 2,63 miliar. Dari penelusuran BPK, harga wajar untuk barang-barang yang dipesan itu hanya Rp 2,27 miliar. Terjadi pemborosan Rp 362,5 juta.

Direktur RSU Kolonel Abunjani Berman Saragih juga mengakui temuan auditor BPK itu. Namun dia juga menyatakan bahwa temuan tersebut sudah ditindaklanjuti. 

“Pajak dan semua sudah kita kembalikan. Ada bukti (pengembalian uang, red) dan sudah kami serahkan pada BPK," ujar Berman, Rabu (7/4).

Berman melanjutkan, pengembalian dilakukan seminggu setelah BPK menyatakan ada temuan tersebut.

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Merangin Irwan Sohadi juga menyatakan bahwa temuan BPK di dua instansi tersebut sudah ditindaklanjuti.

“Kalau tidak salah pihak ketiga tidak mencantumkan pajak, pajak tidak mereka potong. BPK merekomendasikan untuk menarik pajak tersebut,” katanya.


Penulis: ndi/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments