Jumat, 18 Juni 2021

Masyarakat Terusik dengan Keberadaan Aparat di Lokasi Sengketa Lahan

Senin, 12 April 2021 | 09:13:00 WIB


/ Metrojambi.com


Adapun luas lahan yang masih menjadi sengketa antara masyarakat Desa Tarikan dengan PT. KKL yakni sekitar 977,45 hektar, itu milik pribadi diluar lahan TOL Program Pemerintah Pusat.

"Inikan lahan yang diperuntukan untuk masyarakat, jadi kami menuntut hak kami. Inikan sudah didudukan di rel yang sebenarnya yakni di pengadilan perdata, jadi kami jangan diintervensi oleh aparat," katanya.

Dia juga meminta agar aparat kepolisian yang berada di lokasi kebun meninggalkan lokasi, biarkanlah masyarakat desa Tarikan menikmati hasil kebun sawit tersebut. "Ini toh masyarakat dia juga, ini untuk masyarakat bukan untuk Pribadi," katanya.

Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardiyanto mengatakan dirinya sengaja meletakkan anggotanya di lokasi lahan tersebut untuk mencegah terjadinya konflik antara pihak pengusaha dengan masyarakat desa Tarikan.

"Lahan itukan masih sengketa, legal standing terhadap lahan tersebut masih berperkara di pengadilan, sementara para pihak itu baik pihak warga maupun pihak perusahaan menganggap berhak semuanya,” katanya.

"Sehingga untuk mencegah konflik kita taruk disitu anggota. Dan diharapkan tidak ada pencurian seperti apa yang dituduhkan oleh perusahaan. Bahwa disitu terjadi pencurian kita taruk disitu tidak ada pencurian," sambunya dia.

Menurut Kapolres, penjagaan yang dilakukan anggota untuk mengantisipasi adanya pencurian buah sawit yang berada di TOL yang masih bersengketa itu. "Perintah saya untuk mengamankan, kalau memang ada pencurian, kalau tidak kita mencegah terjadinya konflik," katanya.

"Karena sedang berproses hukum, kita juga mendorong kepada bupati agar menstatus quo kan terhadap lahan yang sedang bersengketa, karena bupati selaku ketua tim terpadu penanganan konflik sosial," tutupnya.


Penulis: Sudir Putra/Novri
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments