Sabtu, 8 Mei 2021

Berstatus Terpidana Kasus Korupsi, Kadis PUPR Sarolangun Belum Diganti


Jumat, 11 September 2020 | 12:01:12 WIB


Kadis PUPR Sarolangun, Ibnu Ziady
Kadis PUPR Sarolangun, Ibnu Ziady / Metrojamni.com

SAROLANGUN – Meski sudah divonis hukuman penjara 4 tahun denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara oleh Mahkamah Agung (MA), namun Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mengambil sikap untuk mengganti Ibnu Ziady sebagai Kepala Dinas PUPR Sarolangun.

Menurut Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri, untuk sementara ini Bupati Sarolangun belum bisa mengangkat maupun memberhentikan pejabat. Ini lantaran saat ini Bupati Sarolangun, Cek Endra maju sebagai calon Gubernur Jambi. 

“Kalau sekarang ini kan tidak ada istilah untuk sementara, karena pak Cek Endra ini kan maju sebagai calon (Cagub Jambi, red). Tentu kan untuk sementara ini tidak boleh mengangkat dan memberhentikan (pejabat), iya kan,” ujar Hilal.

Meski begitu, Hillal mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait posisi Kadis PUPR Sarolangun. “Jadi nanti kita akan koordinasikan dulu dengan BKN,” katanya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun melalui Kabid Mutasi dan Disiplin, Kaprawi, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat tim disiplin untuk proses pemecatan Ibnu Ziady dari PNS.

“Dia (Ibnu Ziady) inikan statusnya PNS. Kalau status PNS acuannya tetap aturan PNS, kalau mengacu pada UU No 5, PP 11, PP 17, juknisnya dapat diberhentikan,” jelasnya, Jumat (11/9).

“Tahapannya kami sudah lakukan rapat tim disiplin dan itu sudah final (diberhentikan), dapat diusulkan untuk pemberhentian. Proses selanjutnya kita akan surati Kanreg 7 BKN Palembang,” timpalnya.

Lanjut Kaprawi, dari Kanreg nanti lanjutnya, akan dikeluarkan pesetujuan teknis. Setelah itu baru proses pemberhentian dilakukan.

“Sekarang tinggal proses administasi. Seandainya yang bersangkutan melakukan upaya hukum luar biasa Peninjuan Kembali (PK), itu tidak menghalangi eksekusi,” tegasnya.

Ibnu Ziady yang merupakan mantan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Provinsi Jambi, dijatuhkan hukuman lebih berat setelah melakukan upaya kasasi.  

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 2020, oleh Hakim Agung Agus Yunianto dan Leopold Luhut Hutagalung nomor 1444 K/Pid.Sus/2020 majelis hakim menyatakan Ibnu Ziady tebukti bersalah.


Penulis: cr6
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments