Minggu, 28 November 2021

Edi Purwanto:  Jangan Sampai Jambi Terkenal dengan Illegal Drilling

Kamis, 29 April 2021 | 09:38:11 WIB


Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wubowo, Ketua DPRD Edi Purwanto, dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M Zulkifli saat meminjau lokasi illegal drilling di wilayah Bajubang, Kabupaten Batanghari, Rabu (28/4/2021)
Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wubowo, Ketua DPRD Edi Purwanto, dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M Zulkifli saat meminjau lokasi illegal drilling di wilayah Bajubang, Kabupaten Batanghari, Rabu (28/4/2021) / Metrojambi.com

 JAMBI - Dalam rangka memberantas illegal drilling, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berupaya untuk melakukan pemulihan lingkungan serta pengalihan peran masyarakat dari sebelumnya menjadi pekerja illegal drilling beralih ke profesi lain.

Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat memantau langsung lokasi illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Rabu (28/4/2021).

Pemantauan dilakukan bersama Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M Zulkifli, Dandim 0415/Bth Kolonel J Hadiyanto, dan Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto.

Sudirman mengatakan, pihaknya akan duduk bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mulai dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta Pemerintah Daerah (Pemda) Batanghari, untuk mencari solusi penyelesaian masalah illegal drilling tersebut.

Menurut dia, langkah pertama yang dilakukan yakni pembenahan lingkungan di lokasi kegiatan bekas illegal drilling yang telah rusak. Dalam hal ini, Pemprov Jambi berupaya mengajukan dana pembenahan lingkungan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Jadi, ada alokasi untuk pembenahan lingkungan yang telah rusak akibat illegal drilling ini. Nilainya tidak sedikit, yakni sekitar 10 triliun rupiah untuk pemulihan lingkungan dari dana APBN. Pemprov Jambi serta Dinas Lingkungan Hidup berupaya mengajukan ke KLHK," beber Sudirman.

Selain itu, Sudirman mengatakan Pemprov Jambi berupaya untuk melakukan community development atau pemberdayaan masyarakat agar beralih ke pekerjaan lain.

"Sebelum melakukan pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu harus dikomunikasikan ke banyak pihak seperti pembekalan pelatihan keterampilan pekerjaan, dan pemberian bantuan bibit dan ini harus segera dilakukan untuk masyarakat," tuturnya.

Ditambahkan Sudirman, Pemprov Jambi pada tahun 2019 telah menganggarkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk penindakan pemberantasan kegiatan illegal drilling. Namun para pelaku masih membandel dan masih kembali melakukan kegiatan. Maka dari itu, langkah yang tepat diambil saat ini melakukan community development atau pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Pemprov Jambi juga akan mengundang kabupaten/kota se-Provinsi  Jambi pada tanggal 3 Mei 2021 mendatang untuk mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat. Hingga saat ini, baru tiga kabupaten yang mengusulkan WPR yakni Kerinci, Batanghari, dan Sarolangun.

"Pengusulan WPR tiga kabupaten tersebut mengenai WPR bebatuan bukan emas ataupun drilling," ujarnya.

Ia berharap pada pertemuan nanti kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dapat mengusulkan WPR yang harus disingkronkan dengan tata ruang di wilayahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto merasa prihatin ketika melihat kondisi alam yang telah rusak akibat kegiatan ilegal drilling yang berada di Desa Bungku.

Edi mengatakan ada beberapa hal yang harus dirumuskan bersama. Hal pertama yang harus dilakukan dalam waktu dekat yakni penertiban semua kegiatan illegal drilling.

"Tenda-tenda, pompa minyak, serta motor untuk memompa di sumur minyak ilegal harus dihancurkan sehingga lokasi ini benar-benar bersih," ujarnya.

Setelah itu, Edi menyampaikan langkah yang harus diambil merumuskan kembali seperti mengatur WPR dan lain sebagainya. Ia juga meminta kepada Sekda selaku Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk merumuskan setidaknya dalam APBD-P, intervensi apa yang harus dilakukan, sehingga upaya pemberantasan illegal drilling bisa, konkrit tidak mengawang lagi.

"OPD yang terkait dengan ini harus diskusi mencari solusi terbaik untuk masyarakat di daerah illegal driling tersebut," ujarnya.

Ia juga mengajak korporasi seperti PetroChina, Pertamina, serta Sinamas Grup untuk membantu menyelesaikan permasalahan illegal drilling agar tidak berkepanjangan.

"Jangan sampai Jambi terkenal dengan illegal drilling. Ilegal itukan sama dengan maling. Nanti melekat stigma Jambi tukang maling minyak. Jangan sampai seperti itu," tegas Edi.

Ia mengungkapkan tindakan-tindakan ilegal  yang dilakukan di Desa Bungku ini telah merusak alam dan sangat bahaya buat anak cucu ke depan.

Dalam hal ini, Dewan akan terus mendukung Pemprov Jambi dalam melakukan upaya pemberantasan ilegal drilling. Pihaknya pasti akan menyetujuinya untuk mendukung kelestarian alam dan lingkungan agar tetap terjaga.

"Kami posisinya mendukung, kita tunggu dari tim TAPD untuk mengajukan dana pemberdayaan masyarakat. Kami pasti akan menyetujui karna kami cinta alam dan lingkungan," ujarnya.

Ia menambahkan Inisiatif dari dewan, langkah taktis dan strategis harus diambil oleh Pemprov jambi untuk menghentikan kegiatan Ilegal Drilling ini. Sebelumnya, ia juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolda dan Danrem telah berjibaku dilapangan menertibkan Ilegal Drilling yang ada di Provinsi Jambi.

"Tapi memang liding sektor seharunya Pemprov Jambi bukan TNI-Polri. Tentu intervensi anggarannya juga harus disiapkan jangan Gakkumnya ada anggarannya tidak tersedia karna itu tidak adil," katanya.

Ia meminta tim terpadu mengambil langkah strategis untuk menghentikan ilegal drilling ini. Langkahyang tepat saat ini memang menghentikan kegiatan ilegal tanpa ada pandang bulu di Provinsi Jambi ini.

"Ini jadi PR besar bagi kita. Sebenarnya jika Pemprov Jambi ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di wilayag Ilegal Drilling cukup sederhana misalkan populasi penduduk ada sekitar 1000 Kartu Keluarga (KK). Jika kita rumuskan dan intervensi pada 1KK diberikan bantuan dana sebesar 25 juta rupiah maka 1000 KK hanya 25 miliar. Menurut saya 25 miliar untuk masyarakat itu tidak banyak untuk pemberdayaan mereka dengan metode macam-macam mulai dari bertani, berkebun hinga membangun UMKM," tandasnya.


Penulis: Novri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments