Selasa, 18 Mei 2021

Pemkab Tanjabbar Raih WTP, Ini Sejumlah Masalah yang Masih Jadi Catatan BPK


Selasa, 04 Mei 2021 | 21:40:47 WIB


Penyerahan LHP atas LKPD Pemkab Tanjabbar tahun anggaran 2020 secara simbolis oleh kepala perwakilan
Penyerahan LHP atas LKPD Pemkab Tanjabbar tahun anggaran 2020 secara simbolis oleh kepala perwakilan / Metrojambi.com/BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

 JAMBI - Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan DKI tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Meski demikian, tetap ada sejumlah catatan masalah yang diberikan BPK kepada Pemkab Tanjabbar.

Jumat (30/4/2021) lalu, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemkab Tanjabbar.

Acara tersebut menjadi pembuka rangkaian kegiatan penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi.

Penyerahan LHP dilakukan secara daring melalui video conference dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA menyerahkan LHP secara simbolis kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjabbar Ahmad Jahfar, S.H dan Bupati Tanjabbar Drs. KH. Anwar Sadat, M.Ag., setelah dilakukan penandatanganan
Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP oleh masing-masing pihak.

Dalam sambutannya, Rio Tirta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun secara umum, BPK menemukan adanya masalah berupa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
1. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp 315,00 juta;
2. Pengelolaaan Retribusi pada Empat OPD Belum Memadai;
3. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp 1,00 miliar;
4. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp 1,52 Miliar;
5. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Belum Tertib.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam akhir sambutannya, Rio Tirta juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.


Penulis: */Ikbal
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments