Minggu, 20 Juni 2021

Bendahara Dinas P3A Sarolangun Dicopot

Pasca Temuan BPK Atas Kegiatan Fiktif Rp 348 Juta

Selasa, 16 Maret 2021 | 10:50:37 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

SAROLANGUN - Pasca merebaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi atas pembayaran kegiatan fiktif sebesar Rp 348 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sarolangun “bersih-bersih”.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas P3A Febrianti mengaku sudah menindaklanjuti temuan BPK 2020 atas kegiatan pemanfaatan APBD 2019 tersebut. Menurutnya, mantan kepala dinas berinisial S dan pihak terkait lainnya sudah menunjukkan itikad baik dengan mengangsur pengembalian uang negara.

Baca juga : Biaya Fiktif Rp 348 Juta, Mantan Kadis dan Pegawai Dinas P3A Diminta Kembalikan Uang Negara

“Yang bersangkutan langsung kembalikan ke kas negara, bukan melalui kita lagi. Setelah kejadian yang sudah-sudah ini, kami membina staf untuk lebih baik dalam administrasi keuangan. Kami tidak mau lagi terulang," kata Febri kepada Metro Jambi, Senin (15/3/2021).

Inspektorat Kabupaten Sarolangun meminta mantan kepala Dinas P3A mengembalikan sejumlah dana kegiatan yang diduga fiktif pada 2019. Auditor BPK menemukan bahwa ada dua kegiatan yang tidak terlaksana tetapi dananya tetap dicairkan senilai Rp 60 juta.


Penulis: Mario
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments